Jakarta, NAWACITAPOST- Tuluskah Partai Berkarya  setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)  mendukung Jokowi? Jika dilihat dari dinamika yang terjadi antara kubu Tommy Soeharto dan Muchdi PR, bisa jadi ya.

Pagelaran  Munaslub, terkait gagalnya partai ini menembus Parliamentary Threshold  atau ambang batas suara ke parlemen adalah alasannya. Perlawanan penolakan  dari kubu  non Munaslub,  bisa dibilang ya,  mengarah ke arah  tulus. Namun, coba  kita tengok sejenak, tentang  rekam  jejak masing-masing dua kubu ini. Muchdi PR adalah bekas anak buah Prabowo Subianto (PS) di Kopassus, sedangkan Tommy Soeharto  adalah  adik  kandung dari Titiek Soeharto, dan Titiek Soaharto ini adalah  Mantan istri PS.

Selanjutnya dalam perjalanan politiknya, PS berlabuh ke Jokowi  menjadi Menteri Pertahanan, sedangkan TS tak dilirik kakek dari Jan Ethes ini. Kembali ke Munaslub yang menghasilkan dua keputusan penting, selain menunjuk Muchdi PR sebagai Ketua Umum dengan Sekjennya Andi Picunang  untuk periode 2020 – 2025, juga merubah kata menjadi Partai Beringin Karya, dengan warna partai semula kuning menjadi putih.

Hasil Munsalub juga  menetapkan sejumlah program yang akan dijalankan hingga lima tahun ke depan yang selanjutnya akan dibahas dalam Rapat kerja nasional (Rakernas) partai. "Akan disegera tindaklanjut dalam rakernas beberapa bulan ke depan setelah mendapat pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini SK Kemenkumham," tegas Andi dalam video konfersnya.

Selanjutnya, masihkah riak-riak partai Berkarya, yang berujung Munaslub tulus atau hanya setingan belaka. Bisa dikatakan aneh, karena untuk mendirikan Partai politik, perlu logistik yang tidak sedikit, mulai infrastruktur partai di pusat sampai daerah harus dipersiapkan juga, SDM nya, sertab  terkait lainnya itu, dan yang mampu melaksanakan itu,  mungkin hanya segelintir orang, dan bisa dikatakan TS  salah satunya.

Sehingga, Munaslub walaupun sempat ada ketegangan dan  pengrusakan apakah itu hanya langkah-langkah yang disengajakan. Apalagi kabarnya, dukungan Berkarya ke pemerintahan Jokowi sangat diperlukan, terkait SK MenkumHAM mungkin bisa didapatkan,  juga erat hubungannya juga dengan dukungan PS di 2024. Dan yang  bisa diterima koalisi kubu Jokowi adalah Muchdi PR, karena Jokowi ini didukung Partai PDIP dan Nasdem juga non partai adalah aktivis 98.  Dari Penjelasan ini bisa tergambar dengan jelas, bahwa  memang yang resistensi kecil adalah bekas anak buah PS ini.