Baca Juga : Percepat Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan Batasi Kegiatan Keagamaan
Jika kabar ini benar, maka Jokowi harus mencari penggantinya dari non partai yang punya keterwakilan yang siginifikan, seperti lembaga keumatan, pofesi handal dan kompeten. Nama-nama penggantinya yang berseliweran di berbagai Media, ada Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Nadiem Makarim, lalu Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putratano, lalu yang terkahir Triawan Munaf sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.
Sekali lagi, jika ini benar nama-nama menteri penggatinya, maka Jokowi memainkan langkah meredam musuh dengan menempatkannya dalam kabinet. Siapa yang tidak tahu PP Muhammadiyah, lembaga keumatan ini punya jumlah pengikutnya yang sangat banyak di Indonesia, dan kita tahu bersama ada beberapa tokoh mantan Ketua umum Muhammadiyah yang sering mengkritik, sebut saja Prof. Din Syamsudin, dan Prof Amien Rais, kedua tokoh ini selalu merongrong dan mengganggu kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi tanpa mereka dua ini memberikan solusi kebangsaan, selian itu pula apalagi akhir-akhir ini Jokowi 'dirongrorong' pula oleh Muhammadiyah terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi pancasila (RUU HIP).
Sedangkan, Terawan sebelum menjabat Menteri pernah dipertanyakan penyembuhan kedokterannya oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan IDI mengatakan bahwa mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto melanggar kode etik kedokteran, kemudian bisa saja ketika menjabat Menteri, gangguannya semkain kencang, seperti anggaran covid yang terserap tak sampai 2 persen dari 75 triliun rupiah anggaran kementrian kesehatan untuk penanganan covid, dugaanya lingkungan internal kesehatan tak mendukungnya.
Lalu, Wishnutama Kusubandio sebelum mendirikan Net TV sempat bergabung cukup lama dengan Trans 7, dan ketika hengkang dari TV milik Chairul Tanjung, Wishnutama punya sisa persoalan yang belum diselesaikan. Disinilah dukungan pariwisata dari berbagai TV swasta tak ada yang 'meresponnya secara penuh' dalam hal kebijakan mempromosikan pariwisata tanah air.
Sementara itu pengamat politik yang juga Dekan Fisip Univeristas Bung Karno, Franky Roring, M.Si ketika dihubungi Nawacitapost melalui sambungan whatsApp disela-sela menjadi pembicara seminar webinar di Jakarta, Jumat (3/7/2020) menegaskan bahwa resuffle menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan komitmennya terhadap janji-janji politik bukan semata untuk dirinya tapi untuk rakyat. Namun pertimbangan menjaga soliditas koalisi pendukung pemerintah merupakan realitas tuntutan politik saat ini. Soliditas koalisi bukan semata demi Jokowi tapi demi kita semua, bisa dbayangkan jika bangsa ini sudah berat menghadapi wabah pandemi covid 19 malah kinerja pemerintah terfokus energinya pada mengatasi perpecahan dlingkup kekuasaan bukan pada program kerja, dan 3 menteri yang banyak diberitakan media terpental di kabinet, dugaannya bisa saja terlaksana, tandasnya.
Disinilah cerdasnya Jokowi, setelah berhasil 'menaklukan' rivalnya di Pilpres 2019 sebagai Menteri Pertahanan, maka mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin mengulang hal yang sama. Terpentalnya 3 Menteri non Parpol sengaja di lepas atau mungkin dikorbankan, karena Jokowi ingin dukungan bukan hanya kuat di parlemen, melainkan sangat kuat di non parlemen juga, dalam hal ini Ormas terbesar, dan profesi handal, serta dukungan media termasuk TV sangat dibutuhkan juga.
