Faisal Basri Ungkap Sejumlah Isu Sensitif dalam Podcast Bambang Widjojanto, Ini Orang Tidak Akan Husnul Khatimah

NAWACITAPOST.COM - Dalam sebuah podcast di channel Youtube Bambang Widjojanto, ekonom senior Faisal Basri mengungkap sejumlah isu sensitif terkait politik dan kekuasaan di Indonesia.

Faisal Basri atau biasa disapa Basri ini menyampaikan pandangannya tentang berbagai peristiwa politik yang terjadi di Tanah Air, serta menyoroti berbagai taktik politik yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Salah satu isu yang dibahas oleh Basri adalah terkait peran Ketua Umum KADIN yang juga menjadi ketua tim pendukung Tim 02.

Baca Juga: Jelang Bulan Ramadhan 1445 H, Lapas Kelas IIA Sibolga Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Sosialisasi Kepada Warga Binaan

Basri menjelaskan bagaimana beberapa individu, termasuk Ketua Umum KADIN tersebut, diundang untuk mendukung Tim 02 dan kemudian dijanjikan posisi strategis, seperti Wakil Menteri atau Menteri dalam kabinet.

"Nanti bisa dapat Wamenlu atau Wamenhan, itu diceritakan sendiri. Jadi ada orang yang ditawari uang ada orang ditawari jabatan, ditakut-takuti kalau nggak dukung diperkarakan," ujar Basri dikutip Nawacitapost di akun channel youtube Bambang Widjojanto berjudul BAHLIL LAPORKAN TEMPO KE DEWAN PERS, PADAHAL ITU BELUM DIBUKA SEMUA | FAISAL BASRI.

Basri juga menyinggung tentang praktik politik yang kurang etis, di mana beberapa individu mungkin ditawari jabatan atau uang sebagai imbalan atas dukungan politik mereka.

Ia menekankan bahwa tidak semua orang tertarik dengan uang, namun banyak yang lebih tertarik pada jabatan.

Baca Juga: Sambut Bulan Suci Ramadan 1445 H, Kanwil Kemenkumham Jabar Gelar Munggahan Bersama Para Pegawai

Selain itu, ia menyoroti ancaman atau intimidasi terhadap mereka yang tidak mendukung pihak tertentu, dengan ancaman akan dipidanakan atas dosa-dosanya yang telah dianggap lengkap secara hukum.

Lebih lanjut, Basri menunjukkan ketidakpuasan terhadap rezim yang sedang berkuasa, menyebutnya sebagai rezim yang "jahat" yang siap menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk dengan memberikan iming-iming konsesi dan menggunakan politik uang untuk mencapai kekuasaan.

"Secara hukum udah lengkap itu he jadi ini rezim ini jahat," kata Basri.

Baca Juga: Tingkatkan Layanan Kenotariatan, Kanwil Kemenkumham Sulsel Monitoring Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Sidrap

Selain itu, Basri juga membahas tentang potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh izin tambang nikel di Maluku Utara, serta potensi kekayaan tambang emas yang besar di daerah tersebut.