Jawaban saya dapat, itu karena secara pribadi Abas memang sudah mampu merebut hati umat islam secara langsung lewat Ormas, atau patron islam. Kedekatannya dengan patron Islam, dan berjaraknya Ahok dengan patron islam, memudahkan ABas menang.
Baca Juga: Menggugat Nasionalisme Fachrul Razi ?
Bukankah program Ahok sangat islami dan membuat orang islam di DKI sangat tertolong. Tetapi, kata teman, massa islam itu pada akhirnya sangat tergantung kepada Partron nya, bukan kepada Kepala daerah atau orang yang memberinya uang. Memang tidak semua orang islam loyal dengan patronnya, terutama kaum terdidik, tetapi yang loyal jauh lebih banyak. Kemenangan Jokowi pada pemilu 2019, karena kekuatan patron Islam melemah untuk menggiring rakyat menundukung Prabowo. Itu karena adanya Ma’ruf Amin sebagai Cawapres. Memang suara karena MA tidak significant tetapi keberadaan MA sangat significant mengurangi tekanan dari patron Islam. Inilah politik.
Siapapun kepala Daerah terutama yang berada di daerah yang masih kental primorodialnya , harus berusaha menjaga perasaan patron Islam. Hal yang berkaitan dengan program pengembangan Agama lain seperti bangun Gereja, atau makanan halal, dan lain sebagainya adalah issue yang sangat mudah meledak. Kalau kepala daerah mencoba bersikap adil sesuai UU berpihak kepada minoritas, jelas dia akan dijauhi oleh Patron agama. Ketika nanti Pilkada dia pasti akan gagal mendapatkan dukungan dari patron. Kalaupun dia berhasil membujuk partron dengan uang , itu tetap tidak akan berhasil. Karena patron tetap tidak mau memaksa massanya untuk percaya kepada orang yang membela minoritas.
Baca Juga: Bisnis itu bernama Primordial
Makanya sistem otonomi Daerah dan Pilkada Lansung untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota sangat berpotensi menimbulkan perpecahan. Apalagi di tengah narasi islamisme yang dari tahun ketahun semakin kencang bertiup. Di tengah masyarakat yang masih terperangkap hubungan client-patron, politik primodial tidak bisa dihindari. Jokowi tidak bisa berbuat banyak soal situasi yang dari tahun ketahun semakin mengarah kepada intoleran terhadap hak hak minoritas, kecuali ada kemauan DPR/MPR untuk mengubah UU tentang Otonomi daerah dan Pemilu. Ubahlah, karena intoleran itu sudah sangat mengkawatirkan.
Erizeli JB (Pecinta Kebijaksanaan)
