Jakarta NAWACITA— Partai Demokrat menanggapi pernyataan Partai Gerindra yang mempersilahkan bila ingin hengkang dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, tidak perlu Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut.

"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean dikutip dari Tribun.com, menanggapi pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiadi.

Ferdinand mengatakan, secara lembaga Partai Demokrat telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur, yang keputusannya adalah Demokrat akan berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga kompetesi Pilpres 2019 selesai.

“Kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir. Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.

Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.

"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.

Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.

"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Andre Rosiadi menyebutkan, BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Prinsip BPN dalam berkoalisi, kata Andre adalah rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.

"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.

Jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, menurut Andre, perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.

"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.

Pernyataan Andre ini menanggapi Ferdinand Hutahaean yang sebelumnya mengatakan bahwa kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan menang.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5).