Jakarta NAWACITA – Wacana memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta kembali dibahas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) tentang pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Komplek Istana Presiden, Jakarta Senin (29/4).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, untuk ibu kota baru tersebut Bappenas sudah mengkaji, kesimpulannya ada iga opsi. Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar Pulau Jawa.

Dari 3 opsi tersebut, menurut Bambang, Presiden berencana memilih opsi ketiga, yakni memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Bambang, ketiga alternatif itu memiliki untung dan rugi. Dari yang pertama atau tetap di DKI Jakarta, maka konsekuensinya membuat daerah itu menjadi pusat segalanya. Hal itu berdampak dalam kegiatan urbanisasi yang besar-besaran.

Kedua, pemindahan ke wilayah pinggiran DKI Jakarta memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketiga, pindah ke luar Pulau Jawa konsekuensinya adalah dibutuhkan biaya yang besar.

"Kemudian syarat utamanya adalah ketersediaan lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru dan tentunya akan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, di samping para ASN harus bersedia pindah dari posisi di Jakarta ke kota baru tersebut," ungkapnya.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dirinya menilai bahwa Kalimantan adalah lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta yang paling aman. Sementara sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan ibu kota baru bisa Sulawesi, yaitu Mamuju.

Namun menurut Basuki, wilayah Sulawesi berada di jalur cincin api atau ring of fire, yaitu daerah yang rentan letusan gunung berapi atau gempa bumi.

"Ya. Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah itu. Paling aman Kalimantan," ujar Basuki usai rapat terbatas (ratas) tentang pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Komplek Istana Presiden, Jakarta Senin (29/4/2019).

Sebelumnya Palangka Raya ibu kota provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sempat jadi perbincangan karena disebut-sebut jadi calon ibu kota baru. Pemprov Kalteng juga sudah menyiapkan lokasi ibu kota baru di antara kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Yang jelas, kata Basuki, lokasi calon ibu kota belum diputuskan oleh Presiden Jokowi, sehingga ratas kali ini baru sebatas pembahasan kriteria.

"Menurut Presiden, ini cuma Pak Presiden saja yang tahu, jadi tadi belum dibuka, baru kriterianya," ungkap dia.

Soal pandangan Kepala Bappenas yang mengajukan tiga opsi wilayah tersebut, Basuki mengungkapkan, bahwa pendapat tersebut hanya menjelaskan kriteria saja, dan belum okasi.

"Jadi Pak Bappenas kan hanya jelaskan kriterianya saja, belum lokasi. Itu misalnya dia harus di luar Ring of Fire, ada sumber airnya, ada potensinya dekat pantai, walaupun tidak di pantai tapi ada akses ke sana, ada pelabuhan," terang Basuki.