pendidikan

Menembus Sekat Diskriminasi, Sekolah Swasta di Nganjuk Akhirnya Rasakan Keadilan Anggaran

Rabu, 11 November 2026 | 15:20 WIB
M Nasikul Koiri Abadi Sekretaris Fraksi PKB, DPRD Kabupaten Nganjuk. (Dok Istimewa)

NAWACITAPOST.COM — Alhamdulillah. Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, langkah nyata itu tiba juga. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Bupati Marhaen Djumadi mulai membuka ruang dan perhatian serius bagi sekolah swasta dalam program Kartu Nganjuk Cerdas (KNC).

Selama ini, muncul kesan bahwa kue anggaran pendidikan hanya dinikmati oleh sekolah negeri. Padahal, anak-anak yang belajar di sekolah swasta adalah anak-anak Nganjuk. Mereka memiliki hak yang sama untuk dibantu, dihargai prestasinya, dan dimotivasi dalam menuntut ilmu.

 

Keputusan memasukkan sekolah swasta ke dalam program KNC tahun 2026 adalah langkah yang adil dan tepat. Buktinya nyata. Pada Apel Akbar 11 November 2026, dari total 9.398 siswa berprestasi penerima beasiswa, sebanyak 78 siswa SD swasta dan 76 siswa SMP swasta turut menerimanya.
 
Baca Juga: Kantor BYD Digeledah di Belanda, Land Rover Curigai Teknologi Defender Dipelajari

 

Gelontoran anggaran Rp 7,8 miliar dari APBD kini tidak lagi berhenti di gerbang sekolah negeri, tetapi mulai mengalir ke sekolah swasta, ditambah insentif bagi 761 guru madin dan guru swasta. Inilah wujud keberpihakan yang benar.

 

Kita harus ingat bahwa APBD bersumber dari pajak rakyat—dari keringat petani, pedagang, buruh, hingga para wali murid, baik negeri maupun swasta. Seluruh masyarakat berkontribusi melalui PBB, pajak kendaraan, dan berbagai retribusi.
 
Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika APBD dikelola secara inklusif, bukan berat sebelah.

 

Perjuangan Konstruktif DPRD

Kebijakan progresif ini tentu tak lepas dari peran aktif Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya, ketika program beasiswa ini sempat eksklusif untuk sekolah negeri, Fraksi PKB dengan tegas menyampaikan Pandangan Umum.
 
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Gibran Lebih Baik Mundur, Prosesnya Dinilai Lebih Cepat

 

Kami menyuarakan agar APBD yang bersumber dari pajak seluruh rakyat tidak hanya dinikmati oleh satu kelompok saja.
 
Siswa swasta adalah anak-anak Nganjuk, guru-guru mereka adalah pendidik di Nganjuk, dan orang tua mereka adalah pembayar pajak yang sah. Alhamdulillah, masukan konstruktif tersebut didengar dan kini direalisasikan oleh eksekutif.

 

Peristiwa ini membuktikan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah harus responsif terhadap masukan DPRD demi tercapainya visi Nganjuk Melesat.
 
Ketika eksekutif mau mendengar, legislatif memperjuangkan, dan rakyat merasakan manfaatnya, maka di situlah esensi pemerintahan yang baik terwujud.
 
Baca Juga: Kadisdik Murka! 162 Siswa dan Guru Keracunan Massal Usai Santap MBG di Sleman

 

Jangan Berhenti di Sini

Maturnuwun (terima kasih) kepada Bapak Bupati yang telah mau mendengar dan merealisasikan aspirasi ini. Namun, langkah baik ini jangan sampai berhenti di sini. Porsi untuk sekolah swasta ke depan harus terus diperbesar dan perlakuannya disamakan.

 

Sebab, keadilan dalam dunia pendidikan adalah bentuk keadilan yang paling mulia. Sekolah swasta adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan Nganjuk, dan APBD adalah milik seluruh rakyat Nganjuk.
 
MantaPKB!

 

Nganjuk, 11 November 2026
M Nasikul Koiri Abadi
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Nganjuk

Tags

Terkini