NAWACITAPOST.COM - Perkembangan zaman telah membawa perubahan ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Kiai / Gus disamping pemimpin agama, tokoh masyarakat juga seorang yang dijadikan rujukan dalam masalah umum pemerintahan.
Bahkan sejarah Gerakan 10 November yang sering dikenal dengan Hari pahlawan, berawal dari perintah KH Hasyim Asy'ari / Hadratussyeikh Hasyim Asy’ari (Mbah Hasyim red) sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU), meminta pada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk berjuang melawan Belanda yang lebih dikenal dengan Resolusi Jihad (Perintah Mbah Hasyim pada umat Islam untuk Berjihad Mengusir Belanda).
Baca Juga: Benarkah Persiapan dan Modal Mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Mencapai Puluhan Miliar Rupiah??
Dengan Seruan Resolusi Jihad seluruh umat Islam bersatu padu melawan penjajah Belanda hingga akhirnya Kota Surabaya bisa kita kuasai, dan Belanda hengkang dari Indonesia. Demikian juga menjelang kemerdekaan tepatnya ketika akan menyiapkan kemerdekaan Dr. Ir. H. Soekarno (Bung Karno) Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, melibatkan kiai dan ulama dalam merumuskan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Dari gambaran di atas, Kiai dan politik telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keikutsertaan Kiai dalam berpolitik bukan haram apalagi salah. Kiai yang berpolitik bukan berarti intervensi kekuasaan atau meninggalkan fungsi utamanya sebagai guru masyarakat dalam bidang agama. Kiai yang memiliki kans politik tetap dalam jalur perjuangan menegakkan amar makruf nahi mungkar.
Baca Juga: Fenomena Politik Pencitraan Dalam Pilkada 2024
Karena ketika dakwah bil hikmah wal mau’idlotil hasanah (berdakwah dengan ceramah kebaikan) dianggap kurang kuat di zaman modern, maka dakwah dengan kekuasaan menjadi solusi untuk menebar kebaikan dan menegakkan keadilan. Artinya ketika seorang Kiai atau Gus yang merasa mampu untuk berkompetisi dalam politik dan bisa menjadi solusi masalah masyarakat dan bangsa! kenapa dianggap salah ketika ikut dalam politik.
Dalam politik perlu orang yang berintegritas, berkeyakinan teguh, kuat mental dan pejuang. Dunia modern telah memperlihatkan politik sebagai komuditas atau barang dagangan, sementara pemimpin Bupati / Gubernur yang tidak memiliki integritas menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Maka hadirnya Kiai / Gus dalam politik adalah solusi untuk memperbaiki citra buruk birokrasi dan sebuah solusi untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Makna Strategis Warga NU Dalam Pilkada 2024
Kalau kita melihat dinamika politik di luar negeri, mulai dari India, Iran, dan negara - negara Eropa, hampir seluruh proses politik melibatkan tokoh agama dalam politik, bahkan ada tokoh agama menjadi Presiden atau Gubernur. Maka saatnya kita berfikir maju dan cerdas untuk tidak skeptis terhadap Kiai atau Gus Yang ikut kompetisi politik.
Kehebatan seorang pejabat politik bukan karena sudah pernah menjabat, tetapi integritas dan semangat untuk berjuang yang akan mempengaruhi gaya dan suksesnya dia memimpin. Bahkan calon pemimpin yang pernah menjabat masyarakat akan bisa melihat, apakah yang pernah dilakukan itu setulus hati atau sekedar basa - basi!!!
Baca Juga: Prabowo Efek Dalam Pilkada Nganjuk 2024
Politik adalah perbuatan, maka lihat dan nilai apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan apa tidak. Politik adalah pengabdian, apakah dia mengabdi setulus hati atau masih mencari pengembalian!! Mewaspadai politik pencitraan sangat penting agar kita tidak memilih pemimpin yang salah.