NAWACITAPOST.COM — Gelombang perlawanan terhadap mahalnya tarif jalan tol kembali memuncak di gerbang Sumatera. Kali ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Kota Bandar Lampung melayangkan hantaman kritik keras yang menargetkan langsung urat nadi pengelolaan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter).
Jalur vital penopang logistik nasional itu dinilai kini berubah menjadi beban finansial yang mencekik leher masyarakat, khususnya bagi mereka yang saban hari menggantungkan hidup dari kepulan asap kendaraan menuju Pelabuhan Bakauheni.
Kenaikan tarif berkala yang terus bergulir dituding berjalan sepihak, sunyi dari transparansi, dan miskin empati terhadap kantong rakyat kecil.
Baca Juga: KPK Tetapkan Tersangka Bupati, Sekda, Kuansing dan Bos PT MIC, Ini Dia Kasusnya
Sorotan Tajam: "Masyarakat Hanya Menerima Angka Baru!"
Ketua DPC Laskar Bandar Lampung, Destra Yudha, S.H., M.Si, dengan lantang menyuarakan kegelisahan publik yang selama ini tersumbat. Ia membongkar tabir di balik Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan rekomendasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang menjadi landasan hukum PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (PT BTB) dalam mengerek tarif.
"Masyarakat berhak tahu secara terbuka bagaimana rumus kenaikan tarif ini dihitung! Apa saja indikator pelayanan yang menjadi syarat, dan sejauh mana capaian itu benar-benar dipenuhi sebelum tarif dinaikkan? Selama ini masyarakat dipaksa buta—hanya menerima angka baru tanpa penjelasan yang utuh!" seru Destra dengan nada bergetar penuh penegasan.
Meski regulasi penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Laskar Bandar Lampung menilai ada kejanggalan besar dalam implementasinya di lapangan.
Membongkar 4 Celah 'Abu-Abu' Pengelolaan Tol Bakter
Bukan sekadar menggertak, Destra Yudha membeberkan empat borok sistemik dalam mekanisme penetapan tarif Tol Bakter yang diduga sengaja dipelihara:
-
Manipulasi Transparansi Data: Publik jarang—bahkan hampir tidak pernah—diberikan akses terhadap laporan rinci Standar Pelayanan Minimum (SPM), seperti kondisi riil lubang jalan, waktu tanggap darurat (response time), dan kecepatan tempuh rata-rata.
-
Uji Publik Formalitas Belaka: Ruang partisipasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah sebelum tarif diketok dinilai tertutup dan hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
-
Ilusi Janji Investasi: Ada jurang pemisah yang lebar antara janji perbaikan fasilitas mewah dengan realitas jalan bergelombang yang membahayakan nyawa pengendara.
-
Mekanisme Sanksi yang Mandul: Keluhan berulang dari masyarakat atas buruknya layanan tidak pernah punya taji untuk membatalkan atau menunda keputusan kenaikan tarif.
Baca Juga: Menatap Reruntuhan Sekolah, Menggugat Gurita Korupsi di Dinas Pendidikan Padangsidimpuan
Dengan rentetan celah tersebut, Laskar Bandar Lampung mencium aroma yang tidak sedap.