25 Tahun "Dibuang" Birokrasi, Dipajaki Tanpa Hak, Anak Negeri Jadi Korban Ambiguitas yang Diduga Sengaja Dipelihara!

Konspirasi 25 Tahun: Sengaja Memelihara Kekacauan?

Mengapa konflik batas wilayah ini bisa bertahan hingga 25 tahun tanpa ada solusi? Padahal, ada Dinas Tata Ruang, Dinas Pendapatan, Inspektorat, hingga DPRD yang digaji dari uang rakyat untuk menyelesaikan masalah seperti ini.

Dugaan publik mengarah pada satu kesimpulan ekstrem: ada kepentingan tersembunyi yang sengaja membiarkan persoalan ini menggantung. Jika batas wilayah dipertegas, maka hanya akan ada satu daerah yang berhak memungut pajak dan wajib membangun wilayah tersebut. Dengan membiarkan status Sibulutolang "mengambang", oknum birokrat rakus bisa terus menikmati setoran pajak tanpa harus memikul tanggung jawab pembangunan fisik. Inspektorat dan DPRD dituding mandul dan sengaja menutup mata atas tangisan warga yang sudah bergema selama seperempat abad.

5 Tuntutan Harga Mati Warga Sibulutolang

Tingkat kesabaran masyarakat telah mencapai batas akhir. Melalui mosi tidak percaya ini, warga Sibulutolang menegaskan 5 tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi oleh elite politik Padangsidimpuan maupun Tapanuli Selatan:

1. Ketegasan Batas Wilayah: Mendesak Kementerian Dalam Negeri segera menetapkan batas wilayah Sibulutolang secara resmi, tertulis, dan transparan.

2. Audit Total PBB 25 Tahun: Lakukan audit forensik keuangan terhadap seluruh aliran dana PBB yang diperas dari warga Sibulutolang selama 25 tahun terakhir. Bongkar ke mana uang itu dialokasikan!

3. Usut Korupsi Dana Pendidikan: Selidiki dugaan penyimpangan anggaran renovasi fasilitas SD Negeri 200508 Sibulutolang, dan seret oknum yang terlibat ke penjara.

4. Kepastian Hak Publik: Berikan hak pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang adil kepada warga tanpa alasan birokrasi lagi.

5. Pembersihan Birokrasi: Bersihkan instansi pemerintahan dari oknum-oknum "mafia batas wilayah" yang memelihara kekacauan demi keuntungan pribadi.

Baca Juga: Panggung Merah Putih Di Bumi Ruwa Jurai: BRN Satukan Kekuatan Sambut Kedatangan Presiden RI ke-7!

GENDERANG PERANG TELAH DITABUH. Warga Sibulutolang menyatakan tidak akan mundur selangkah pun. Jika dalam waktu dekat jeritan mereka kembali diabaikan oleh penguasa lokal, kasus ini akan digulirkan langsung ke tingkat pusat—siap dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

25 tahun dijajah ego birokrasi sudah lebih dari cukup. Sibulutolang menuntut merdeka dari ketidakadilan sekarang juga!(Lesmanan.H)