NAWACITApost.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menempatkan janji politiknya di bidang hukum pada misi ke delapan dengan sub judul "Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, Serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat."
Dalam misi itu, Anies berjanji akan membuat sistem hukum yang adil, transparan dan mengayomi dengan memperbaiki substansi ketentuan perundang-undangan serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. "Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik," tulis dokumen tersebut.
Misi Anies-Cak Imin berikutnya, mereka ingin memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada aparat penegak hukum (APH). Selanjutnya, mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas seperti peradilan, agraria dan sumber daya alam (SDA), pemberantasan korupsi dan perundang-undangan.
"Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh, memberikan bantuan perlindungan hukum masyarakat miskin," tulis visi misi Anies.
Kemudian, Anies-Cak Imin juga ingin melibatkan Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan penyempurnaan sistem integrasi lingkungan peradilan, menguatkan lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM. "Memberikan penghormataan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran di ruang hidupnya," tulis dokumen tersebut.