NAWACITApost.com – Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas merespons permasalahan seputar umrah dan haji backpacker yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat.

Menag menekankan bahwa pihaknya tidak melarang umrah dan haji backpacker. Namun, lebih kepada menerapkan aturan yang tepat guna mengatasi adanya umrah dan haji backpacker.

“Kalau dilarang kan kita tidak boleh melarang siapapun warga negara untuk pergi keluar negeri itu, kecuali ada masalah,” ujar Menag seusai hadiri launching logo peringatan Hari Santri 2023 pada Jumat, (06/10/2023) di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta.

Yaqut juga menekankan pentingnya bagi masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan umrah untuk menggunakan lembaga yang telah berpengalaman dan terdaftar, seperti Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

"Kami sangat menyarankan agar masyarakat memilih lembaga-lembaga yang telah memiliki pengalaman dan terdaftar, sehingga pemerintah dapat memberikan perlindungan dengan lebih cepat jika terjadi masalah," ungkapnya.

Menag juga menambahkan, pihaknya akan menyinkronkan aturan dengan regulasi di Arab Saudi terkait umrah backpacker yang belakangan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pergi ke Tanah Suci.

"Nah kita akan singkronkan peraturan yang ada di kita dan yang ada di kerajaan Saudi Arabia karena nggak bisa saja sepihak peraturan kita belum tentu kompetibel dengan peraturan yang ada di kerajaan Saudi Arabia dan sebaliknya, maka saya akan segera bertemu dengan pemerintah Saudi Arabia melalui kementerian haji dan umroh untuk menyingkronkan ini secara sama-sama agar jamaah warga negara kita terlindungi, " ujar Yaqut.