NAWACITAPOST.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis yang diselenggarakan di berbagai Puskesmas di kota tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan aturan dan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Anggota DPRD Kota Depok, Aditya Wiradiputra, menyatakan bahwa komunikasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program ini berjalan dengan baik. Untuk itu, DPRD berencana mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Kota Depok guna membahas mekanisme dan teknis pelaksanaan program sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
“Segera agendakan untuk raker, karena ini kan memang secara juklak juknis mengacu kepada peraturan dari Kemenkes,” katanya, dikutip Rabu (12/2/2025).
Ia menegaskan bahwa raker ini bertujuan untuk memastikan bahwa program cek kesehatan gratis dapat diimplementasikan secara efektif, terutama mengingat bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sebagai program prioritas nasional, diperlukan pengawasan ketat agar dapat berjalan optimal di Kota Depok.
Selain itu, Aditya juga memastikan bahwa DPRD akan melakukan pemantauan langsung ke berbagai Puskesmas di Kota Depok guna melihat bagaimana program ini diimplementasikan dan bagaimana masyarakat menerima manfaatnya. Dengan adanya pemantauan ini, diharapkan kendala yang ada dapat segera diidentifikasi dan diatasi.
“Apalagi ini salah satu program utama dari nasional dan kami ingin dapat berjalan dengan baik di wilayah Kota Depok,” ujarnya.
Baca Juga: Pendeta Gideon Saragih Dipidanakan, Kuasa Hukum Tantang Proses Hukum di Mabes Polri
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Depok, M Taufik, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Wali Kota Depok, Mohammad Idris, serta Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono, dalam acara Kick Off Program Cek Kesehatan Gratis di UPTD Puskesmas Beji. Ia mempertanyakan alasan ketidakhadiran mereka dalam program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
“Inikan program Pemerintah Pusat, kenapa mereka enggak hadir,” pungkasnya.