nasional

Moeldoko Inisiasi Program Layanan Kesehatan untuk Petugas Pemilu 2024

Rabu, 20 September 2023 | 10:08 WIB

NAWACITApost.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderan TNI (Purn) Moeldoko menginiasi program layanan kesehatan untuk petugas pemilu 2024. Tujuannya, untuk mengantisipasi adanya korban jiwa dari petugas akibat kelelahan seperti pada pemilu 2019 silam.

"Pemilu 2019, pemilu berdarah karena banyak petugas jatuh sakit bahkan meninggal," kata Moeldoko, dikutip Rabu (19/9/2023). .

Moeldoko mengatakan, pemerintah harus hadir untuk mencegah terjadinya peristiwa memilukan di 2019. Sehingga tidak terulang pada Pemilu 2024. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, telah mengakibatkan sebanyak 839 petugas meninggal dunia dan 951 petugas jatuh sakit.

"Kalau kejadian ini terulang lagi, rakyat pasti bertanya selama ini pemerintah ngapain," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menekankan, perlunya memanfaatkan layanan skrining kesehatan BPJS bagi petugas pemilu yang mencapai lebih dari 9 juta. "Makanya, KSP menginisiasi langkah preventif dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan dari BPJS," kata dia.

Melalui layanan skrining kesehatan BPJS, Moeldoko menjelaskan, pemerintah bisa mengidentifikasi mana petugas yang berisiko kesehatan rendah, sedang, dan tinggi. Bagi yang risiko kesehatannya sedang dan tinggi, akan dilakukan skrining kesehatan secara fisik, dan mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari perawatan hingga pengobatan.

“Setiap petugas yang membutuhkan pengobatan dan perawatan kesehatan akan ditanggung seluruhnya oleh BPJS,” jelas dia.

Oleh karenanya, Moeldoko meminta KPU, Bawaslu, Panglima TNI, dan Kapolri supaya mengeluarkan surat edaran agar semua jajaran yang bertugas pada pemilu mengikuti skrining kesehatan dari BPJS Kesehatan secara online. Selain itu, lanjut dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga diharapkan secepatnya menerbitkan surat edaran untuk pemerintah daerah agar mendaftarkan petugas pemilu yang belum memiliki BPJS kesehatan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

“BPJS kesehatan juga harus memastikan kesiapan kapasitas layanan skriningnya, dan menyusun panduan bagi pengguna,” pungkasnya.

Tags

Terkini