NAWACITApost.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan akan menindak tegas prajuritnya yang terlibat dalam konflik dan bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Oleh sebab, Danpuspom TNI akan memeriksa apakah ada anggota TNI yang terlibat di luar prosedur.

"Kalau terlihat, terbukti, ya proses hukum. Nah proses hukumnya nanti kita lihat di hasil penyidikannya," tegas Yudo, Rabu (13/9/2023).

Yudo menjelaskan telah menugaskan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko ke lokasi kejadian pada hari ini, Rabu (13/9/2023). "Hari ini kita turunkan Danpuspom TNI ke Batam untuk memeriksa, ada enggak keterlibatan TNI di situ, kepada rakyat maupun mungkin terlibat dalam mafia tanah dan sebagainya," jelas dia.

Dia mengatakan, posisi militer dalam konflik Rempang hanya sebagai BKO atau Bawah Kendali Operasi. Prajurit TNI, lanjutnya, seharusnya berada di belakang anggota Polri.

Yudo mengatakan, ada dua kemungkinan tindakan yang diberikan kepada prajurit TNI yang terbukti bersalah, hukuman pidana atau disiplin. "Kalau pidana, ya proses hukum militer di Dilmil. Kalau disiplin ya cukup dengan Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum), Angkum yang bersangkutan," ungkapnya.

Diberikan sebelumnya, bentrokan besar terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam pada Kamis (7/9/2023). Aparat yang melakukan tindakan represif mulai menekan warga yang membarikade jembatan untuk menghalangi pematokan lahan di wilayah tersebut.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City telah menjadi Program Strategis Nasional (PSN), yang akan mengintegrasikan kawasan industri, pariwisata, energi baru dan terbarukan (EBT) dan lainnya. Investasi pertama yang akan masuk yakni pembangunan pabrik kaca milik Xinyi Group dari China, dengan nilai investasi US$11,5 miliar.

Karena investasi hilirisasi pasir kuarsa bernilai besar tersebut, maka warga Rempang yang telah puluhan bermukim di pulau tersebut harus direlokasi ke Sijantung di Pulau Galang dalam waktu dekat ini. Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Rempang, mulai berupaya untuk memasang patok lahan.

Namun tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga. Warga setempat berjaga-jaga di sekitar Jembatan IV Barelang untuk menghalangi BP Batam memasang patok lahan, dalam beberapa minggu terakhir ini. Puncak dari perselisihan tersebut yakni bentrokan yang terjadi pada Kamis lalu. Kemudian, sempat terjadi bentrok lagi di depan Gedung BP Batam, pada Senin (11/9/2023).