NAWACITApost.com - Semenjak Ganjar Pranowo didaulat menjadi calon presiden (capres) oleh PDIP, terjadi berbagai gejolak baik yang positif maupun yang negatif, hal yang menarik di telisik diantaranya terbentuknya koalisi Partai pendukung Pak Ganjar Pranowo yaitu PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

Kemudian, keluarnya PPP dari koalisi Indonesia Bersatu. Selanjutnya, bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu ke Koalisi Kebangkitan Raya (KKIR). Koalisi ini terdiri dari Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PBB dan partai yang baru lahir di luar Partai Buruh.

Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat, membuat geger dunia perpolitikan dengan deklarasi Anis Baswedan (capres) dan Muhaimin Iskandar (cawapres) yang diusung oleh Nasdem dan PKB. Di sisi lain, PSI yang mencla-mencle yang awalnya mendukung Ganjar seakan mendukung Prabowo.

Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul saat head to head dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Bawedan. Kejutan lainnya dari berbagai survey di antaranya, Litbang Kompas dikutip Senin (21/8/2023) menunjukkan Ganjar lebih unggul dari Prabowo dan Anies.

Selanjutnya, pada 30 Agu 2023 Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan Ganjar unggul dari dua kandidat lainnya. Pada Senin (5/6/2023), SMRC merilis hasil survei bertajuk "Kualitas Popularitas dan Elektabilitas Bacapres di Pemilih Kritis" juga menyebutkan Ganjar unggul dari kedua kandidat lainnya.

Riak kecil yang tidak berdampak misal pernyataan Effendi Simbolon dan dukungan Budiman Sujatmiko ke Prabowo. Dari beberapa kejutan tersebut diatas, tentu kita dapat mengambil hikmahnya, antara lain koalisi tidak selamanya bisa menghasilkan suatu kesepakatan bersama karena kepentingan yang berbeda.

koalisi harus mengedepankan musyawarah, dan mengesampingkan kepentingan sesaat. Selain itu, koalisi harus dapat kerja sama dan gotongroyong dalam memenangkan capres.

Sebesar apa pun koalisi tidak akan berdampak positif kalau tidak turun ke rakyat. Di sisi lain, koalisi partai harus bergandeng tangan dengan relawan untuk turun ke rakyat bawah, dan membuang ego sektoralnya.

Saran dari penulis antaralain, koalisi partai dan relawan harus ada team lobby keberbagai tokoh, kekomunitas, dan kalangan pebisnis. Sebelum menentukan cawapres tentu harus ada konektivitas dengan tokoh, ormas keagamaan, supaya saat diumumkan tidak menimbulkan opini yang sumbang tetapi sudah merupakan suatu kesepakatan yang bulat.

Kemudian, mengurangi deklarasi di gedung gedung. Lebih baik, capres dan cawapres turun langung ke akar rumput menyapa rakyat bawah, hal itu bisa berdampak positif dan merakyat.

Tokoh dari masyarakat Jawa Barat merupakan salah satu pertimbangan penting. Misalnya Ridwan Kamil yang banyak diinginkan oleh masyarakat Jabar. Tentu pertimbangan hal itu dikarenakan Jabar pemilih terbesar saat ini.

Pertimbangan rasionalnya adalah Mahfud mempunyai integritas atas komitmen kebangsaannya. Furthermore, spektrum politik Mahfud Md sangat lebar, dari perspektif elektoral (analisa Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta)

Membahas elektoral Mahfud Md tidak bisa berfikir dengan satu variable, Mahfud Md. Namun, elektoral Mahfud Md adalah buah dari sebuah dinamika politik yang berkembang saat ini, yang dengan mudah, bisa disimulasikan secara matematis untuk sebuah prediksi.

Dalam analisa ini ada kebenaran faktanya di lapangan. Tinggal koalisi Partai PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo memutuskan secara bijak dan matang. Konsentrasi utama yang harus dilakukan koalisi partai dan relawan adalah daerah Jabar, Banten, Sumatra, Kalimantan, dengan tidak mengesampingkan daerah daerah lainnya.