NAWACITApost.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan gugatan usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurut Bawaslu, MK perlu menghitung dampak dari putusan itu terhadap tahapan Pemilu 2024 yang sudah berlangsung.
"Apakah ideal atau tidak (gugatan itu, tergantung) apa MK bisa melakukan pengambilan keputusan cepat," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada wartawan, Senin, (7/8/2023).
Lolly mengatakan, jika dalam putusannya kelak MK mengabulkan permohonan para penggugat, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus menindaklanjutinya tanpa menghambat tahapan yang sedang berjalan. Bawaslu, kata Lolly, siap melakukan pengawasan apa pun putusan MK.
"Selagi proses berjalan, maka sebagai warga negara termasuk Bawaslu, kami dalam konteks ini menunggu, menghormati, sekaligus memedomani Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 169 (tentang syarat capres-cawapres) yang memang sampai hari ini belum mengalami perubahan," ujar Lolly.
Sementara itu, KPU mengklaim bahwa gugatan uji materi soal usia minimum capres-cawapres tersebut tidak berdampak pada keberlangsungan tahapan Pemilu 2024. "Tahapan pemilu berjalan sebagaimana biasa dan semestinya sesuai Lampiran I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 dan beragam Lampiran I Peraturan KPU lainnya," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik.
Sebelumnya, MK menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah terkait gugatan agar usia minum capres-cawapres turun dari 40 ke 35 tahun, Selasa (1/8/2023). DPR dan pemerintah kompak memberi sinyal setuju dalam keterangan masing-masing yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sebagai informasi, perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. PSI meminta agar batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sekurang-kurangnya 35 tahun", seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.