Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Saat ini kinerja Kementerian Perhubungan sangat memprihatinkan sehingga mendesak untuk dievaluasi supaya dampaknya jangan sampai meluas yang akhirnya merugikan masyarakat banyak.
Ketua Umum Ikatan Nachoda Niaga Indonesia (INNI) Capt. Dr. Anthon Sihombing, MM mengemukakan hal itu kepada wartawan, Kamis (21/7/22) di Jakarta.
Sebagai tokoh dengan latar belakang pendidikan dari dunia kelautan (maritim), Anthon Sihombing tidak megetahui secara jelas apa penyebabnya, apakah karena faktor kinerja Menteri Perhubungan sebelumnya atau karena penempatan jabatan eselon satu dan perekrutan pegawai yang salah kaprah atau salah jurusan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Contohnya seperti, Dirjen Perhubungan Laut masa lalu diangkat, Dirut INKA, yang mengelola perusahaan BUMN, membangun gerbong Kereta Api dan Dirjen Perhubungan Darat diisi oleh pihak Kepolisian.
Maka dari itu dikhawatirkan kinerja sebelumnya memepengaruhi kinerja saat ini sehingga sangat perlu diperbaiki.
"Seharusnya, untuk eselon satu diambil dari internal PNS Perhubungan karena kaderisasi selama ini berjalan dengan baik, walaupun Tol laut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Anthon.
"Contohnya, muatan container Indonesia 95% di angkut kapal asing. Padahal Presiden RI sudah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia, meskipun kecelakaan laut dan udara serta transportasi darat sangat menonjol karena sering terjadi. Sementara dilain pihak, Perusahaan pelayaran kita sangat memperihatinkan," lanjut Anthon.
Anthon mengemukakan, administrator IMO yang berpusat di London adalah Dirjen Perhubungan Laut. Tetapi belakangan tugas dan fungsinya banyak beralih ke Dirjen Perhubungan Darat sehingga menjadi dagelan bagi dunia maritim atau pelayaran.
Dilain sisi, lulusan Sekolah Tinggi atau Vokasi pelayaran membludak, sehingga tidak diketahui mau kemana mereka bekerja, apalagi kapal-kapal kita tidak memadai dan perusahaan pelayaran Internasional sangat kurang.
Disebutkannya , jika terdapat 17.000 orang pegawai Direktorat Kelautan bisa dipastikan tidak ada 1. 000 orang yang memiliki ijazah atau keterampilan kelautan.
Hal ini sangat dipertanyakan, karena mau dikemanakan lulusan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang sebagian besar dibiayai oleh negara tetapi yang menjadi eselon 1 diangkat dari luar lingkup Perhubungan.
“Terus terang, sepanjang pengamatan dan penglihatan saya, sekarang inilah kinerja Kementerian Perhubungan yang paling jelek jika dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu,” kata Anthon Sihombing.
Anthon berharap agar Presiden Jokowi dalam dua tahun ke depan tidak segan mengganti Kabinet yang tidak mampu mengerjakan program-program pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur laut dan darat.
Diharapkan pula, pemerintah perlu mengkaji ulang pembangunan toll laut dan perusahaan pelayaran mengingat banyaknya terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia), baik dikawasan Danau Toba Sumut, maupun di perairan samudera.
Perlu juga diketahui berapa besar dana yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan toll laut, termasuk membenahi perusahaan pelayaran.
Menurut Anthon, hampir 90 % barang barang Indonesia diangkut kapal laut. Karenanya, perlu dievaluasi kinerja Kementerian Perhubungan yang sekarang ini masih kurang memuaskan.
Apa solusi yang akan diambil Pemerintah dan Kementerian Perhubungan, termasuk mengenai perkembangan pelayaran niaga .
Menurutnya, mutu pendidikan juga perlu ditingkatkan lagi walaupun sudah terdapat tiga Sekolah Tinggi yang dinaungi Kementerian Perhubungan yakni, Sekolah Tinggi Darat, Laut, dan Udara.
Anthon mengamati, untuk mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Pelayaran biayanya sangat mahal. Bahkan, setelah luluspun belum diketahui mau dikerjakan kemana, mengingat pelayaran kita sangat minim.