Baca Juga : Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Gagal Berantas Premanisme di Wilayahnya?
Alasannya, kata Edy Rahmayadi seperti dilansir Tribun Medan TV, rumah dinas itu ingin menjadi istana bagi warga Sumatera Utara.
Bahkan mantan Ketua Umum PSSI ini menyebut, rumah dinasnya, seperti istana negara yang ada di pemerintah pusat.
Padahal istana negara milik pemerintah pusat yang ada di Jakarta, Bali, Yogyakarta dan Cianjur sudah ada sebelum Soekarno jadi Presiden.
Seperti diketahui, perjalanan seorang Edy Rahmayadi menjadi Gubernur Sumut, memang ambisi pribadinya. Bagaimana tidak, ia menolak untuk menjadi KSAD kala itu (walaupun itu belum menjadi jaminan).
Saat mendaftar Pilakda Sumut, pro kontra di dinas militer aktif sempat menjadi pemberitaan. Ketika berkampanye, para Jurkamnya memang kerap anti Presiden Jokowi. Mulai dari Gatot Nurmantyo, Ustad Abdul Somad, Teungku Zulkarnain, Amien Rais dan sejumlah nama yang anti Jokowi.
Bahkan ketika menjadi Gubernur sudah berkonfrontasi dengan salah satu Bupati di Kabupaten Sumuatera dengan mengatakan miskin.
Kabar lainnya, bagi hasil sebesar 430 miliar lebih yang harus dibayarkan ke Pemkot Medan hanya dikatakan akan dipelajari.
Kembali ke pengaspalan rumah dinas, yang mengatakan itu untuk istana warga Sumut. Ucapan Edy Rahmayadi itu betul. Artinya warga hanya bisa mendengar, memandang dan melihat istana tersebut. Yang menikmati jelas Edy, keluarga dan kelompok kepentingannya.
Ironisnya, masih banyak jalan penghubung di sumatera antara kabupaten yang mengalami kerusakan parah, dan belum ada upaya perbaikan dari Pemda Sumut untuk memperbaikinya, jelas pemberitaan di media Tribun TV, Sesala (14/12/2021).
Yang jelas, pengaspalan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggunakan APBD, melukai hati rakyat Sumut. Seharusnya, dana sebesar dialokasikan untuk membantu rakyat miskin terdampak Covid- 19, jelas netizen di berbagai media sosial.