NAWACITAPOST.COM - Sejak April 2024, Constantinus Kristomo resmi menduduki posisi baru sebagai Direktur Perdata di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jabatan ini memberikan peluang bagi Constantinus untuk lebih berperan dalam memperkuat sistem administrasi hukum di Indonesia.
Sebelum menempati posisi ini, Constantinus telah memiliki berbagai pengalaman signifikan di Kemenkumham. Dari Oktober 2023 hingga April 2024, ia menjabat sebagai Direktur Entitas Bisnis. Dalam peran ini, Constantinus memimpin sejumlah inisiatif untuk memperkuat entitas bisnis di Indonesia, memperkenalkan kebijakan baru, serta memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan hukum bagi entitas bisnis.
Dari Januari 2023 hingga November 2023, Constantinus memegang jabatan sebagai Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional. Di sini, ia bertanggung jawab atas penyusunan rencana legislasi nasional dan pembuatan draf akademik, memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan hukum yang strategis dan berdampak luas.
Pengalaman Constantinus tidak berhenti di situ. Dari April 2020 hingga Desember 2022, ia menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Provinsi Bali, di mana ia menangani berbagai isu terkait akses keadilan, hak asasi manusia, penelitian hukum, hak kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum.
Baca Juga: Capaian Pembiayaan Tapera 107.070 Unit FLPP di Semester Pertama 2024
Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Provinsi Papua Barat dari Januari 2019 hingga April 2020, beroperasi dari Manokwari, Papua Barat.
Salah satu prestasi penting yang diraih Constantinus adalah saat ia menjabat sebagai Wakil Direktur Bantuan Hukum di Pusat Bantuan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Publik, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham RI dari April 2014 hingga Desember 2018. Di sini, ia mendirikan Sistem Informasi dan Basis Data Bantuan Hukum (SIDBankum), yang meraih penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia pada tahun 2017 dan 2018.
Sebagai Kepala Divisi Layanan Hukum, Constantinus bertanggung jawab dalam memberikan layanan hukum yang luas, mencakup akses keadilan, hak asasi manusia, penyusunan hukum, perencanaan hukum lokal, administrasi hukum, dokumentasi hukum, dan hak kekayaan intelektual. Di bawah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, ia memainkan peran penting dalam Program Implementasi Bantuan Hukum, terutama dalam pengembangan regulasi, sistem penggantian biaya, pemantauan, pengembangan aplikasi, sistem manajemen kasus, dan pemberdayaan paralegal.
Kontribusi Constantinus juga terlihat dalam berbagai aplikasi hukum yang dikembangkannya, seperti Legal Aid Information and Database System, Android/IOS Legal Smart Channel, JFT Penyuluh Hukum, Access to Justice Map, dan Web Streaming Legal Smart Channel. Usaha-usahanya ini mendapatkan pengakuan luas, termasuk penghargaan OGP Awards Asia Pasific pada tahun 2023 dari Open Government Partnership atas upayanya memperluas akses keadilan di Indonesia.
Baca Juga: Tujuh Hotel Indonesia Masuk 100 Hotel Terbaik Dunia, Berikut Daftarnya!
Tak hanya itu, Constantinus juga menerima Karya Dhika Madya pada tahun 2023 sebagai inovator atas pengembangan 325 Posyankumhamdes di Bali, TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2020 atas inovasi Pos Pengaduan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari, dan Anugerah Kinerja Kekayaan Intelektual pada tahun 2019 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI.
Selain karirnya di pemerintahan, Constantinus pernah mengabdikan dirinya sebagai dosen di STBA Pertiwi dari Januari 2000 hingga Desember 2011. Di kampus tersebut, ia berbagi pengetahuan dan pengalamannya di bidang hukum kepada generasi muda.
Constantinus juga memiliki pengalaman sebagai produser eksekutif di Legal Awareness Campaign Center dari April 2008 hingga Januari 2012. Selama periode ini, ia bertanggung jawab sebagai produser eksekutif, kreatif, dan sutradara untuk berbagai acara televisi yang disiarkan di Metro TV dan TVRI, termasuk talkshow Legal Voice dan drama dokumenter Obrolan Hukum.
Ia juga mengarahkan dan menulis naskah untuk berbagai film pendek dan pengumuman layanan masyarakat seperti Kelompok Kadarkum, Desa Sadar Hukum, dan Anak Cerdas Hukum. Karya-karyanya bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat melalui media, dengan film-film seperti Potret Desa Sadar Hukum dan Membangun Anak Cerdas Hukum yang disiarkan di Metro TV serta Anugerah Desa Sadar Hukum di TVRI.