NAWACITAPOST.COM — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira melontarkan sindiran singkat namun tajam kepada Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (13/11/2026).
Reaksi tersebut muncul setelah mantan kader partai berlambang banteng moncong putih itu menyinggung PDIP dalam pidato pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Dalam pidato pengunduran dirinya, Gibran mengungkapkan sisi emosional di balik langkah politiknya pada masa lalu.
Ia mengaku sempat mengalami pergulatan batin yang berat ketika memutuskan menerima pinangan Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Gibran juga menyatakan bahwa keputusan politik tersebut memaksanya menghadapi konsekuensi besar, yakni harus berada di jalur yang berseberangan dengan partai yang selama ini telah membimbing dan membesarkan karier politiknya.
Merespons pernyataan bernuansa reflektif dari Gibran tersebut, Andreas Hugo Pareira memilih tidak memberikan komentar panjang lebar. Politikus senior PDIP itu hanya melontarkan satu kata singkat sebagai tanggapan atas pengakuan mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
“Expired!” ujar Andreas.
Andreas kemudian memaparkan makna di balik pilihan kata tersebut. Ia menganalogikan relasi politik antara Gibran dan PDIP layaknya produk konsumsi atau medis yang telah melewati batas waktu pemakaian sehingga tidak lagi layak, bahkan berbahaya apabila tetap dipertahankan atau dipaksakan kembali.
“Expired itu artinya sudah lewat dari expiring date, alias kedaluwarsa. Kalau makanan expired dimakan bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum bisa jadi racun,” tutur Andreas menjelaskan analoginya.
PDIP Sebut Hubungan Sudah Lama Selesai
Senada dengan sikap Andreas, Juru Bicara PDIP Guntur Romli turut memberikan tanggapan resmi mengenai pernyataan yang disampaikan Gibran saat mundur dari kursi Wakil Presiden.
Menurut Guntur, pihak partai menghormati langkah Gibran yang memutuskan untuk mengundurkan diri, termasuk menghargai keterbukaannya dalam menceritakan dinamika serta pergulatan batin yang ia alami saat menerima tawaran mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024.
Kendati demikian, Guntur menilai pengakuan dan refleksi tersebut disampaikan terlalu terlambat.
Ia menekankan bahwa secara organisatoris maupun politis, ikatan antara Gibran dan PDIP sesungguhnya telah lama usai dan tidak lagi memiliki relevansi dengan dinamika internal partai saat ini.
Guntur kembali menegaskan bahwa DPP PDIP telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Gibran Rakabuming Raka, bersama Joko Widodo dan Bobby Nasution, dari keanggotaan partai usai rangkaian Pilpres dan Pilkada 2024.
Menurutnya, langkah pemecatan tersebut merupakan keputusan resmi yang diambil berdasarkan aturan dan disiplin organisasi, bukan didorong oleh sentimen maupun persoalan dendam pribadi.
Lebih jauh, Guntur memaparkan bahwa kekecewaan mendalam yang dirasakan PDIP tidak berhenti pada keputusan Gibran meninggalkan partai.
Kekecewaan tersebut berkaitan erat dengan proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada kontestasi 2024 yang dinilai mencederai tatanan demokrasi dan hukum.
Dalam keterangannya, Guntur secara spesifik menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga membuka jalan bagi Gibran untuk melenggang dalam bursa Pilpres 2024.
Bagi PDIP, polemik pencalonan tersebut menyentuh persoalan fundamental dalam bernegara.
Guntur menegaskan bahwa sikap kritis dan kekecewaan partainya bukan semata-mata dilatarbelakangi oleh kepindahan haluan politik Gibran, melainkan karena adanya prinsip-prinsip demokrasi serta aturan konstitusi yang dinilai telah dilanggar dalam proses tersebut.(***)