NAWACITAPOST.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara terbuka menanggapi rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, langkah tersebut dinilai telah kehilangan momentum yudisial yang mendasar.
Yusril menegaskan bahwa peluang bagi Gibran untuk menguji kembali keabsahan dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengah atas melalui lembaga peradilan kini telah tertutup rapat.
Penilaian tersebut didasarkan pada eksistensi dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril kepada awak media di komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” imbuhnya, menggarisbawahi finalitas dari rangkaian proses hukum yang telah dilalui.
Sebut Gibran Tidak Bisa Mengajukan PK
Lebih lanjut, dalam analisis hukum tata negaranya, Yusril memaparkan hambatan prosedural yang membuat langkah hukum lanjutan tidak dimungkinkan.
Ia menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA tersebut, mengingat posisinya yang bukan merupakan pihak yang berperkara secara langsung sejak awal.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” jelas Yusril.
Ia menambahkan, dalam sengketa hukum di Mahkamah Agung yang menjadi objek perdebatan, pihak yang bertindak sebagai tergugat adalah Direktur Jenderal Kemendikdasmen.
Sementara itu, Gibran tidak mengambil langkah hukum untuk maju sebagai pihak tergugat intervensi, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah tertutupnya hak untuk melakukan upaya hukum lanjutan.
“Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” lanjutnya.
Gibran Minta Kesempatan untuk Buktikan Ijazah ke PTUN
Pernyataan tegas dari Menko Kumham Imipas ini muncul sebagai respons atas langkah sebelumnya yang diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Mensesneg sebelumnya menyebutkan bahwa Gibran sempat meminta kesempatan dan arahan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen ijazah miliknya melalui mekanisme PTUN.
Dalam keterangannya, Gibran menyatakan telah mengantongi saran langsung dari kepala negara untuk menghadapi polemik tersebut dengan semangat perlawanan yang gigih di ranah hukum.
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Istana Kepresidenan.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” pungkasnya.
Kontras antara arahan politis pimpinan tertinggi eksekutif untuk tetap berjuang di pengadilan dan batasan doktrin hukum formal yang disampaikan oleh otoritas bidang hukum ini menyisakan perdebatan panjang mengenai efektivitas langkah hukum lanjutan di tengah finalitas putusan lembaga yudikatif tertinggi negara.(***)