NAWACITAPOST.COM — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa eskalasi dinamika politik terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak memengaruhi efektivitas kinerja Kabinet Merah Putih.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap berjalan normal dan berfokus penuh pada pemenuhan kebutuhan rakyat serta mitigasi bencana nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons perkembangan situasi politik terkini, termasuk langkah Wakil Presiden yang telah menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Mensesneg mengonfirmasi bahwasanya pertemuan tertutup antara dua pimpinan tertinggi eksekutif tersebut berlangsung selama kurun waktu 2,5 jam untuk membahas agenda strategis negara dan menyikapi perkembangan politik yang ada.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Fokus Pelayanan Publik dan Mitigasi Bencana
Di tengah kencangnya dorongan aspirasi politik publik dan wacana pemakzulan, Prasetyo menggarisbawahi bahwa ritme kerja kepresidenan tidak bergeser dari agenda prioritas.
Presiden Prabowo terus memimpin barisan kabinet secara konsisten melalui serangkaian rapat terbatas (ratas) lintas kementerian dan lembaga.
“Dinamika apapun yang terjadi, kami, pemerintah dipimpin oleh Bapak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita. Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat,” lanjutnya.
Secara spesifik, Prasetyo membeberkan bahwa perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada langkah-langkah antisipatif terhadap potensi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan warga di berbagai belahan wilayah Indonesia.
“Dalam rangka memitigasi bencana, Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan berdasarkan informasi dari BMKG dan di beberapa daerah juga memang sudah terjadi mulai turun hujan yang itu harus kita antisipasi lebih dini lagi,” terangnya.
Langkah preventif tersebut mencakup perancangan strategi jangka panjang guna menghentikan siklus bencana musiman yang kerap melanda wilayah perkebunan dan kehutanan.
“Termasuk persiapan mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari dan tahun depan tidak terjadi kembali,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran kabinet mendapatkan instruksi tegas untuk memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas administratif dan operasional tanpa terdistraksi oleh riak-riak politik yang berkembang di luar lingkaran eksekutif.
“Jadi, kita tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Sikap Istana terhadap Dinamika DPR
Menanggapi berkembangnya wacana penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) oleh Lembaga Legislatif terkait kedudukan Wakil Presiden, Prasetyo menegaskan posisi hukum dan politik Istana yang menaruh rasa hormat tinggi terhadap kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Istana memandang mekanisme hukum yang tengah digulirkan oleh para anggota dewan di Senayan sebagai bagian sah dari tata kelola demokrasi yang diatur oleh undang-undang dasar.
“Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” jelas Prasetyo.
Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengintervensi ranah kewenangan legislatif dan akan membiarkan setiap mekanisme checks and balances berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
“Yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati,” pungkasnya.(***)