NAWACITAPOST.COM — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam seremoni krusial penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan yang digelar secara simbolis di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam prosesi bernilai strategis tersebut, penyerahan hasil penagihan denda administratif serta pemulihan dana negara secara resmi dilangsungkan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan yang dipimpin Menkeu Suahasil Nazara.
Pada momentum yang sama, dilakukan pula penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kehutanan.
Langkah tegas kolaborasi lintas instansi ini mencatatkan angka fantastis. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13 pada tahap ini.
Selain pemulihan finansial, Satgas PKH memaparkan rekam jejak penguasaan kembali aset alam Nusantara.
Sejak resmi dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH sukses menguasai kembali kawasan hutan di sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare, serta sektor pertambangan seluas 14.633,79 hektare.
Khusus pada penyerahan tahap kedelapan ini, sebanyak 259.230,73 hektare lahan kawasan hutan diserahterimakan kembali kepada kementerian dan lembaga terkait.
Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya menggarisbawahi hasil konkret dari kerja keras beruntun yang dikoordinasikan Satgas PKH bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
Hingga tahap kedelapan pelaksanaan, total dana tunai yang berhasil diselamatkan dan dihimpun ke dalam kas negara melampaui angka Rp52 triliun.
Baca Juga: Usut Kasus Dugaan Perundungan Siswa di Pemalang, Polisi Periksa Guru hingga Orang Tua Korban
“Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” tutur Presiden.
Presiden menyoroti betapa krusialnya pengembalian kekayaan negara tersebut untuk dikelola secara optimal bagi kemakmuran rakyat luas.
Potensi akumulasi pengembalian aset nasional yang diproyeksikan dapat menyentuh angka hampir Rp400 triliun dinilai bakal menjadi akselerator utama pembangunan nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pembenahan infrastruktur mendasar.
“400 triliun kita hilangkan kemiskinan, 400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.
Penertiban kawasan hutan serta penagihan kewajiban keuangan negara dipastikan akan terus bergulir tanpa henti.
Pemerintah menegaskan komitmen tunggal untuk memastikan setiap jengkal sumber daya alam serta aset finansial yang dipulihkan kembali ke pangkuan negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan kita banyak. Sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH,” ujar Presiden Prabowo.