NAWACITAPOST.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara secara resmi melantik dan mengukuhkan 17 pejabat strategis lintas direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan, bertempat di Auditorium Cakti Budhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (5/10/2026).
Langkah krusial ini diambil guna memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus mengawal ketat kinerja keuangan negara di tengah dinamika ekonomi nasional.
Berdasarkan siaran resmi Kementerian Keuangan, jajaran pejabat yang diambil sumpahnya terdiri dari 13 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), satu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta tiga pejabat di lingkungan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Baca Juga: Jatuh Bangun Harga Bekas: Fenomena Penyusutan Nilai Hyundai Ioniq 5 vs Toyota Zenix Hybrid
Menkeu Suahasil Nazara menegaskan bahwa prosesi pengukuhan di tubuh DJP merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen Kementerian Keuangan dalam menuntaskan serta menyempurnakan penataan organisasi yang telah bergulir secara konsisten sejak tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam PMK 124/2024 stdd PMK 117/2025.
Prosedur pelantikan dan pengukuhan tersebut dijalankan sesuai dengan mandat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan.
Di samping pembenahan internal DJP dan DJBC, kepemimpinan Menkeu Suahasil Nazara juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor keuangan.
Hal ini ditunjukkan melalui pelantikan tiga pejabat Sekretariat KSSK yang menjadi cerminan kolaborasi vital antarlembaga, yakni perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam panggung pengarahan yang sarat dengan aura kepemimpinan tegas, Menkeu Suahasil Nazara menyerukan instruksi khusus kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bergerak cepat menuntaskan seluruh target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang mencakup pos penerimaan, belanja, hingga pembiayaan negara, sembari menyusun peta jalan pelaksanaan APBN 2027.
"Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Penyelesaian target APBN 2026 menjadi tanggung jawab bersama dan kita perlu melakukan konsolidasi, baik di pusat maupun di daerah," ujar Menkeu.
Menutup arahannya, Suahasil Nazara menggarisbawahi makna mendalam di balik sumpah jabatan yang baru saja diikrarkan.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan janji suci dan komitmen moral tertinggi untuk memberikan pengabdian terbaik bagi kesejahteraan rakyat serta kemajuan pembangunan nasional.
"Diingat sekali lagi, itu adalah sumpah dan janji yang Anda sampaikan kepada Pencipta Anda, demi masyarakat Indonesia dan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Kita tuntaskan 2026 dan siapkan pelaksanaan 2027," pungkas Menkeu.