NAWACITAPOST.COM — Di tengah kepungan badai ketidakpastian ekonomi global, eskalasi konflik geopolitik, hingga tingginya suku bunga The Fed, benteng pertahanan ekonomi Indonesia terbukti tangguh.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menegaskan bahwa hingga Agustus 2026, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kokoh, terukur, dan berada di jalur yang benar (on track).
Kombinasi manuver penerimaan negara yang melesat, penyerapan belanja yang agresif, hingga sinergi erat bersama otoritas moneter menjadi resep ampuh pemerintah menjaga momentum pertumbuhan nasional sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal.
“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi September 2026 di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan.
Penerimaan Pajak Melesat Tajam
Ketangguhan APBN dibuktikan oleh moncernya setoran penerimaan pajak yang menembus angka Rp1.409,0 triliun atau setara 59,8 persen dari target APBN, melesat 24,1 persen secara tahunan (year-on-year).
“Penerimaan tumbuh sangat sehat 25,4 persen. Pajaknya juga tumbuh sangat sehat 24,1 persen,” kata Suahasil.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga pilar utama:
- PPh Nonmigas: Rp722,2 triliun (tumbuh 16,6 persen)
- PPN dan PPnBM: Rp591,5 triliun (tumbuh 38,9 persen)
- PPh Migas: Rp39,0 triliun (tumbuh 63,8 persen)
Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menjelaskan bahwa laju penerimaan pajak yang kuat berbanding lurus dengan geliat aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan.
“Kita lihat bahwa penerimaan pajak kita itu terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, pertumbuhannya ada, transaksinya ada,” ucap Suahasil yang merujuk pada kenaikan permintaan semen, konsumsi listrik, serta penjualan kendaraan roda dua dan roda empat.
Belanja Negara Diakselerasi, Efisiensi Tetap Diikuti
Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara hingga Agustus 2026 telah terserap sebesar Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu APBN, tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Penyerapan ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.791,5 triliun (tumbuh 29,0 persen), yang mencakup Belanja K/L Rp912,4 triliun, Belanja Non-K/L Rp879,1 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp504,3 triliun.
Lonjakan penyerapan belanja K/L sebesar 33,0 persen menjadi sinyal kuat akselerasi berbagai program strategis pemerintah di tengah masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Bidik Jutaan Kerja Formal, Menkeu Suahasil Nazara Pasang APBN Kokoh Pertahankan Ekonomi
“Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah berjalan di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,” kata Suahasil.
Meski demikian, Menkeu Suahasil Nazara mengingatkan bahwa seluruh alokasi anggaran yang dikucurkan harus dimanfaatkan secara optimal melalui prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran demi menghadirkan manfaat maksimal bagi rakyat.
Pembiayaan Terkendali, Arus Modal Asing Kembali Mengalir
Di sektor pembiayaan, APBN mencatatkan pembiayaan utang neto sebesar Rp506,0 triliun (60,8 persen dari target) dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp527,4 triliun.
“Pembiayaan anggaran Rp473,5 triliun, 68,7 persen dari target total pembiayaan APBN,” terang Menkeu seraya menyebut angka tersebut akan menyesuaikan seiring proyeksi defisit pada akhir tahun.
Menariknya, di tengah turbulensi pasar uang dunia, kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia justru pulih pesat.
Terhitung hingga 11 September 2026, akumulasi modal asing (capital inflow) yang masuk mencapai Rp141,6 triliun, di mana sektor SBN mencatatkan net inflow Rp40,8 triliun dan SRBI sebesar Rp171,6 triliun.
“Berikutnya, kita juga melihat bahwa arus modal masuk ke Indonesia mulai pulih,” ucap Suahasil.
Daya pikat instrumen utang Indonesia didukung oleh spread yield SBN 10 tahun yang sangat kompetitif di kisaran 217 basis poin dibanding obligasi negara berkembang lainnya.
Tingginya minat investor terefleksi dari bid-to-cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) yang menyentuh 1,88 kali dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang mencapai 2,53 kali.
Hingga akhir Agustus 2026, defisit APBN berhasil ditekan sangat rendah di level Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB—jauh di bawah ambang batas aman 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
“Defisitnya Rp240,1 triliun dan itu adalah 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto. Keseimbangan primer Rp154,0 triliun masih positif,” kata Suahasil.
Kinerja impresif pada triwulan ketiga ini mengunci proyeksi defisit anggaran hingga penghujung tahun 2026 pada kisaran 2,85 persen PDB.
Baca Juga: Kabar Baik Akhir Tahun: Bansos Beras 30 Kg Lanjut Guyur 33 Juta Warga!
Sinergi Fiskal-Moneter demi Menumbuhkan Sektor Riil
Kunci keberhasilan menjaga ketahanan ekonomi nasional tidak lepas dari makin eratnya sinergi antara kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa fokus utama seluruh kebijakan adalah menggerakkan mesin sektor riil.
“Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah. Sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja. Nah karena itu kita cari terus sinergi kita sehingga di dalam mandat kebijakan kita masing-masing, kita bisa terus menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan ekonomi, dan juga melindungi masyarakat kita. Tagline APBN saya kira-kira seperti itu. APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang kredibel,” terangnya.
Menjawab fokus tersebut, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memaparkan "Lima Pilar" sinergi kebijakan, yakni:
- Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen fiskal dan moneter.
- Memperkuat ketahanan sektor eksternal dan aliran modal asing.
- Menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan serta menyelaraskan suku bunga simpanan BLU.
- Pengendalian inflasi terpadu melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID).
- Pendalaman pasar keuangan untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi.
“Sinergi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing. Termasuk ini pun juga kita bicarakan bagaimana kita mencoba selain perdagangan internasional itu pasti akan kaitannya lebih besar. Pemerintah secara keseluruhan sektor riil dan sebagainya,” ucap Destry saat menyampaikan pilar kedua.
Baca Juga: Marinus Gea Desak Sistem Kuota Provinsi Penerimaan Taruna Poltekim-Poltekip Demi Keadilan Daerah
“Kemudian yang terakhir tentunya adalah koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan agar transmisi kebijakan berjalan dengan lancar dan juga untuk memperluas sumber pembiayaan ekonomi. Jadi intinya kalau dari kami yang lima pokok juga kami sampaikan dan ternyata disambut baik juga dengan apa yang menjadi concern juga dari Menteri Keuangan,” lanjut Destry.
Sinergi konkret kedua lembaga turut ditandai oleh momen bersejarah pelunasan kewajiban obligasi BLBI kepada Bank Indonesia setelah hampir 28 tahun, selain integrasi penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank Himbara serta koordinasi penerbitan SBN dan SRBI.
Menutup keterangannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk terus memupuk stabilitas bersama KSSK, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara.
“Stabilitas adalah fondasi kita. Melalui KSSK bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Menkeu Suahasil Nazara.