NAWACITAPOST.COM — Penumpukan kendaraan yang terjadi di perlintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dalam sebulan terakhir terus menyita perhatian publik.
Penanganan kemacetan dan antrean panjang di jalur vital yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali tersebut dinilai berpotensi memicu kelumpuhan jika tidak segera dievaluasi.
Pengamat Transportasi sekaligus alumnus Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ali Ruchi, menyoroti penanganan antrean yang dinilai memerlukan langkah teknis tepat sasaran.
Menurutnya, kunci utama penanganan krisis antrean saat ini terletak pada optimalisasi armada yang ada di lintasan Ketapang-Gilimanuk, bukan sekadar menambah unit kapal besar.
Ali menjelaskan, opsi solusi yang konkret dapat dilakukan dengan menambah jumlah operasional hingga sembilan trip per kapal.
Selain itu, perlu dilakukan pemangkasan rata-rata waktu bongkar muat dari 8 menit menjadi 6-7 menit untuk dermaga Movable Bridge (MB), serta mengurangi durasi bongkar muat menjadi 10-11 menit untuk dermaga Landing Craft Tank (LCM).
"Skenario ini dirancang untuk memangkas turnaround time kapal, sehingga jumlah total pergerakan atau trip harian otomatis meningkat tanpa perlu memicu kepadatan baru di alur pelayaran, skema ini sudah pernah dilakukan pada sekitar tahun 2016 lalu saat LCT dilarang beroperasi,” terang Ali, Jumat (18/9/2026).
Opsi penambahan kapal dengan kapasitas besar sebenarnya sudah dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry dengan menghadirkan kapal Portlink dan Jatra.
Namun, langkah tersebut dinilai kurang efektif apabila tidak disertai peningkatan jumlah trip. Di sisi lain, kapasitas kapal yang dioperasikan juga dituntut harus mampu menampung kendaraan dengan beban muatan 50 ton ke atas.
“Kehadiran kapal berukuran sangat besar berpotensi menyita alokasi waktu sandar dan ruang alur, yang justru memangkas frekuensi trip kapal-kapal kecil dan sedang yang selama ini beropeasi di alur penyeberangan ketapang gilimanuk,” tambah Mantan Kepala Seksi Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi tersebut.
Tak hanya sektor pelayaran, Ali turut mengkritik kebijakan infrastruktur pelabuhan.
Pengerjaan proyek revitalisasi dermaga yang dilakukan secara berbarengan dengan pembangunan dermaga baru dinilai menjadi pemicu utama timbulnya bottleneck atau penyumbatan arus kendaraan dalam satu bulan terakhir.
Menurut Ali, proses revitalisasi semestinya dibarengi dengan peningkatan kapasitas dermaga agar mampu menampung beban kendaraan berat di atas 50 ton.
"Pemerintah dan pengelola pelabuhan seharusnya menentukan skala prioritas. Fokuskan dahulu penyelesaian revitalisasi dermaga yang ada, atau tuntaskan pembangunan dermaga baru secara bertahap. Jika dikerjakan serentak, kapasitas sandar merosot tajam dan dampaknya adalah antrean panjang yang kita lihat belakangan ini," tegasnya.