“Kalau punya motor, nanti bantuan hilang.”
“Kalau memperbaiki rumah, nanti desil naik.”
“Kalau punya tabungan, nanti dianggap kaya.”
“Kalau bekerja formal, nanti tidak dibantu.”
“Kalau punya sertifikat tanah, berarti sudah mampu.”
Kalau persepsi semacam itu berkembang, maka kebijakan sosial justru berpotensi menciptakan jebakan kemiskinan baru.
Masyarakat tidak boleh didorong untuk menyembunyikan aset.
Tidak boleh pula dibuat takut menjadi lebih sejahtera.
Yang harus dibangun adalah sistem graduasi yang manusiawi.
Ketika seseorang mulai mandiri, bantuan dikurangi secara bertahap, diganti dengan akses pekerjaan, pembiayaan usaha, jaminan kesehatan dan perlindungan sosial yang sesuai.
Bukan tiba-tiba:
“Selamat, Anda sudah naik kelas. Sekarang silakan menghadapi semuanya sendiri.”
Itulah yang harus dikoreksi.
Sebab tugas negara bukan mempertahankan seseorang sebagai penerima bansos.
Tetapi juga bukan menghukum orang karena berhasil keluar dari kemiskinan.