nasional

Terkait Pelantikan 17 kepala OPD Di Pemkot Tj Pinang. Sami'un: itu biasanya, Apabila Ada Eselon II Posisi Kosong Atau Pensiun

Minggu, 3 Maret 2024 | 07:35 WIB
Sami'un: itu biasanya, Apabila Ada Eselon II Posisi Kosong Atau Pensiun (Foto: dok)

    

NAWACITAPOST.COM - Ketua Cindai Tanjungpinang Sami'un menanggapi terkait Pelantikan 17 kepala OPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang, Kamis (29/2/2024) di Kantor Wali Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau

Yang katanya, dimenit-menit pelantikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tamrin Dahlan mengaku bahwa ia belum pernah melihat rekomendasi Mendagri terkait pelantikan/Red.

"Seharusnya masalah surat menyurat yang berkaitan dengan urusan kepegawaian termasuk pelantikan itu ada di BKPSDM, bagaimana ceritanya kalau Kepala BKPSDM saja tak pernah melihat adanya ketentuan dasar izin Mendagri untuk pelantikan.

Baca Juga: Ketua DPRD Kepri Hadiri Pamitan Kepala BNN Prov.Kepri

" Ini namanya cacat prosedur yang tidak boleh terjadi, karena merusak tatanan pemerintahan yang selama ini sudah baik"

Sambungnya, bila terbukti tidak ada izin Mendagri, Samiun berharap Gubernur Kepri menggantikan Pj Wali Kota Tanjungpinang. Kekuasaan yang diberikan rakyat, jangan salah gunakan. Hari ini bisa merasa berkuasa dan semena-mena melakukan kebijakan walaupun menabrak aturan, tapi hasil akhirnya akan berakibat fatal.

“Kami Minta gubernur evaluasi, jika perlu ganti Pj karena semenjak hasan menjabat Pj, terjadi kekisruhan di OPD, hingga OPD tidak bisa bekerja optimal. Mungkin ini salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran di pemerintah Kota Tanjungpinang,” tuturnya/Red.

Baca Juga: Divisi Keimigrasian Kemenkumham NTB Ikuti Pelatihan Diseminasi Dokumen Forensik Kemigrasian

Perihal Rekomendasi Kemendagri:

Semi'un mengatakan bahwa, itu biasanya dilakukan apabila Kursi Eselon II dalam posisi kosong atau pensiun (Urgent) maka besar kemungkinan rekomendasi akan diberikan oleh Kemendagri

"Nah, dalam Pelantikan tujuh belas eselon II ini belum ada kita melihat dan mendengar adanya posisi kosong atau pensiun, kan aneh.?. Atau jangan jangan, ada kepentingan penyusunan anggaran kedepan atau kepentingan-kepentingan dan kebijakan lainnya. kami berharap, semoga tidak menghambat kinerja para OPD kedepannya" harapnya tegas.

Tags

Terkini