Abas will be the Next President of Indonesia in 2024?

Jakarta, NAWACITA - Waktu era jokowi sebagai Gubernur DKI, dia focus kepada program blusukan ke daerah kumuh. Dia juga berusaha melakukan revitalisasi pasar. Meminta Rusun yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan ke DKI dalam rangka relokasi dan penataan wilayah kumuh. Itu cara Jokowi untuk merebut hati rakyat bawah. Kemudian untuk merebut hati rakyat menengah dan Atas, Jokowi mengeksekusi proyek MRT. Ini jadi fenomenal sekali. Karena Gubernur sebelumnya tidak berhasil membangun MRT walau studi kelayakan sudah 10 tahun lebih dibuat.

Jokowi juga meng-eksekusi proyek Tanggul Raksasa sebagai solusi penataan wilayah pantura Jakarta dan pengendalian banjir. Diapun mengeksekusi normalisasi sungai yang direncanakan oleh Foke dan SBY. Begitu cara Jokowi berpolitik. Orang miskin disayangi, dan orang kaya dirangkul. Tapi dampaknya memang APBD DKI habis untuk melaksanakan program tersebut. Tidak ada peluang bermain main dengan DPRD, karena Jokowi mengikat kerjasama dengan KPK untuk melakukan pengawasan anggaran. DKI merupakan satu satunya Pemrof yang menggandeng KPK untuk tertip anggaran. Hal ini dilanjutkan oleh Ahok dan Jarot tanpa mengubah sama sekali program yang sudah di eksekusi oleh Jokowi.

Ketika era ABAS, dilema terjadi. ABAS punya dua pilihan, melanjutkan program Jokowi atau mengubahnya? Kalau mengikuti program Jokowi, dia akan berhadapan dengan DPRD dan elit partai. Maklum Jakarta sumber uang mudah untuk dana kampanye tahun 2024. Pada tahun 2024 , peluang menjadi terbuka bagi siapa saja. Tentu partai tidak mau kehilangan peluang bertarung dalam pemilu 2024. Engga ada uang, akan kalah mudah. Kalau dia mengubahnya, maka anggaran akan terbuka untuk dinegosiasikan dengan DPRD. Aksi berbagi akan terjadi dengan begitu apiknya.  Tapi karena itu tidak ada program yang menyentuh orang miskin dan orang kaya.

Diantara dua pilihan itu ABAS memilih pilihan kedua, Yaitu mengubah program Jokowi. Jadilah  program akomodatif. Dari perubahan program itu, ABAS bisa menguntungkan Developer akibat dibatalkannya program reklamasi, sehingga potensi pajak sebesar Rp. 300 triliun yang harus dibayar developer tidak ada lagi. Tapi apakah itu gratis? tidak. Ada deal antara partai dengan developer. Tentu bukan uang kecil deal itu. Dari program normisasi sungai, triliunan dana bisa dihemat dan dialihkan ke program yang mudah dibagi kepada elite partai. Apa program itu? Kepala Dinas DKI jagonya merekayasa program yang mudah dibancakin dan tidak terdeteksi KPK.

Lantas gimana dengan rakyat? Soal orang miskin itu ada ormas yang dibina dari dana Bansos untuk menjadi corong politik Pemda untuk menghiburnya “ Kemiskinan ini terjadi karena Jokowi presiden nya. Tunggu aja ABAS jadi Presiden. Hidup kalian akan makmur. Karena dia pilihan ulama”. Ya mereka menanamkan hope lewat retorika, tanpa karya. Untuk menghibur,  rakyat dilegitimasi merampas trotoar dan jalan milik publik untuk dagang. Membiarkan orang tinggal di bantara kali dengan program Naturalisai Sungai.  Mendukung aksi kolosal atas nama agama. Kalau banjir, yang salah tetap saja Jokowi.

Kepada kelompok menengah atas, ABAS memberikan kebebasan bisnis hiburan malam, bahkan memberikan penghargaan. Pajak hiburan, F&B diperlonggar pengawasannya sehingga semua pengusaha happy. Dana fasum terutang developer tidak ditagih seperti cara Ahok nagih. Walau karena itu APDB defisit, tetap saja yang disalahkan Jokowi. ABAS memang smart, tetapi smart secara politik untuk menjadi RI-1.

Saat sekarang para pendukung ABAS sangat mangagumi ABAS. Itu bukan karena prestasi tetapi karena kemampuan politik akomodatif nya sangat luar biasa terhadap para elite partai yang ada di DKI. Abas memang bertumpu kepada kemampuanya berada di tengah tengah kepetingan elite Partai di Jakarta. Alatnya berselancar diatara gelombang kencang kepentingan politik itu adalah melalui APBD. “ Anda mau minta berapa dari APBD? silahkan tentukan. Saya melalui SKPD akan mengaturnya bagaimana APBD itu bisa dicairkan sesuai dengan UU dan Perda yang ada. “

Pendekatan melalui berbagi APBD memang politik akomodatif yang efektif. Sama dengan pendekatan yang dilakukan SBY selama 10 tahun berkuasa. Dimana DPR punya lembaga Bangar atau Badan Anggaran yang bisa menentukan dan mengatur proyek sampai satuan 3. Abas sangat paham, bahwa dia memang butuh rakyat untuk menjadikannya Gubernur. Tetapi ketika dia berkuasa, dia perlu Anggota DPRD untuk melindunginya. Kalau ada anggota DPRD yang coba coba idealis, akan menabrak dinding api (firewall ). Sistem kekuasaan akomaditf punya cara memproteksi diri sendiri dari virus yang ingin membongkar kebobrokan sistem tersebut.

Lebih dari Rp 70 triliun APBD DKI itu setiap tahun dibelanjakan. Dalam salah satu wawancara di TV, ABAS pernah mengatakan bahwa kota bukan hanya masalah infrastrutkur tetapi juga berkaitan dengan manusia. Kita tidak harus melulu mengurus infrastruktur tetapi juga mengurus manusia di dalamnya. Sebetulnya, ABAS ingin menyampaikan pembenaran atas kebijakannya menjadikan trotoar sebagai tempat pedagang kaki lima. Padahal membangun pasar rakyat yang modern anggarannya tidak lebih banyak dari beli lem Aibon. Membiarkan daerah kumuh yang ada di bantara kali. Padahal anggaran relokasi itu anggarannya tidak lebih banyak dari anggaran acara balap Formula E1.

Kalau ABAS cerdas dan ingin merebut hati rakyat DKI dari semua golongan, lewat karya nyata yang bisa langsung dirasakan rakyat, itu sangat mudah. Tentu syaratnya Abas harus meninggalkan politik akomodatif DPRD. Dia engga usah takut kalau APBD akan dijegal oleh DPRD. Dia tetap bisa pro rakyat miskin dan menjadi simbol pemimpin orang miskin sebagai ujud kebepihakannya. Tidak perlu membuat program populis yang menguras anggaran dan penuh kontroversial. Gimana caranya. Baik saya jelaskan secara sederhana.

Pertama. Perbaiki standar hidup mereka yang paling pinggir. Siapa mereka itu? Mereka yang tinggal di bantaran sungai. Sudah ada program normalisasi sungai. Itu bukan hanya program melebarkan sungai tetapi juga dilengkapi dengan program relokasi penduduk ketempat yang baik. Karena syarat pembiayaan dari world bank, tidak memberikan ganti uang tetapi ganti lokasi. Tentu bukan hanya menyediakan rumah murah ditempat baru, tetapi juga menyedian sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan ekonomi bagi rakyat kecil. Semua itu tidak perlu capek cari duit. Uangnya sudah tersedia di pusat. Tinggal susun langkah tekhnis, uangpun mengalir. Program banjir selesai, Jakarta bebas banjir. Enak kan.

Kedua, perbaiki standar hidup mereka yang anda diantara pinggir dan tengah. Siapa mereka itu? Mereka yang tidak punya rumah namun punya penghasilan untuk hidup. Caranya ? Jakarta itu banyak perlintasan kereta api. Di kiri kanan jalur kereta itu lahan negara secara UU. Buat program TOD di setiap stasiun kereta, dengan kompensasi menghilangkan semua pintu kereta. Pasti KAI senang. Ini proyek diluar APBD. Investor yang berminat pasti banyak. Mengapa? hampir semua stasiun itu berada di kawasan emas. Itu bisa dibuat Apartement, Mall. Pasti laku keras. Karena menyatu dengan stasiun. Nah, dari TOD itu buat aturan subsidi silang untuk rakyat kecil agar mereka juga dapat rumah susun di TOD itu, pastikan murah dan skema pleksibel. Jadi engga perlu pakai program populis rumah DP 0% pakai apbd DKI.

Ketiga, Perbaiki fasilitas umum untuk kelas menengah dan atas. Mereka juga adalah rakyat DKI. Mereka juga berhak mendapatkan layanan yang baik. Mereka tidak perlu uang karena mereka mampu membayar. Caranya? segera eksekusi dan kebut pembangunan kuridor LRT yang sudah dimulai Ahok. Ini juga tidak perlu APBD. Karena dibiayai dengan skema KPBU. Stasiun LRT juga bisa dibuat wahana bagi pedagang kaki lima yang ditata modern seperti yang ada diluar negeri. Jadi engga perlu lagi mengeluarkan anggaran memperlebar trotoar untuk pedagang kaki lima. Yang justru merugikan pengguna jalan yang bayar pajak.

Keempat. Sinergikan yang kaya dengan yang miskin. DKI punya lahan besar di Sunter. Ciptakan proyek kota dalam kota disana. Namun dengan konsep housing development prgram. Yang menggabungkan kelas menengah, atas dan bawah. Tentu dengan aturan dan tata ruang yang ketat agar terjadi sinergi antar kelas. Sunter akan jadi super block yang bisa mengurangi kawasan kumuh di daerah Utara. Akan jadi tempat hunian yang ramah lingkungan. Dananya? Banyak investor yang berminat membangun dengan konsep housing development program. Apalagi konsepnya sudah ada. Tinggal copy paste aja dari UNDP, lengkap dengan skema subsidi silangnya.

Kelima. Panetrasi program kebersamaan. Penataan segitiga Tanah Abang sebagai salah satu centra strategis kota. Sudah ada Perda nya soal proyek itu. Foke sudah siapkan landasan hukumnya. Tinggal eksekusi aja. Jarak tanah Abang dengan Sudirman dan Tharim itu hanya 10 menit jalan kaki. Kebayangkan strategisnya. Pasti banyak investor yang berminat. Tanah Abang akan menjadi Pusat Business modern sekelas SCBD Sudirman. Apalagi proyek ini dikombinasikan dengan CSR membangun trotoar dari Sudirman ke Monas seperti Orchard Singapore, yang juga bisa menampung kaki lima. Dan juga proyek RUSUN yang murah dan pembiayaan plexible berkat cross subsidy program. Jadi engga perlu buat program menata tanah abang dari pakar kaleng kaleng, yang justru membuat jakarta semakin kumuh dan miskin solusi real.

Kalau ABAS focus kelima hal itu saja, dia akan mencatat sejarah sebagai Gubernur yang hebat berpihak bukan saja kepada orang miskin tetapi juga kepada orang kaya pembayar pajak. Hebatnya lagi, itu tanpa APBD atau proyek off balance sheet.  Kita tahu Sutiyoso, Foke, Jokowi , Ahok sudah mencatat sejarah sebagai Gubernur yang dikenang karena prestasinya. Itu semua karena orientasi mereka kepada kinerja, bukan melulu kepada politik akomodatif dan populis. Mari kita lihat prestasi gubernur sebelumnya.

Dulu tahu 80an saya merasakan naik buss kota di Jakarta. Penuh sesak. Seperti ikan sardin. Bus berhentinya sesukanya. Di dalamnya, jangan tanya. Pedagang dan pengamen hilir mudik. Sampah dan muntah orang bukan hal aneh dijumpai dalam Bus. Penduduk Jakarta cuek saja. Tetapi bukan karena tidak bisa protes. Waktu itu APBN kita cekak. APBD juga sama cekaknya. Soeharto sedang focus bangun puluahn ribu puskesmas dan Sekolah Inpres di seluruh Indonesia. Bangun bendungan di beberapa provinsi. Bangun trans sumatera dan Trans Kalimantan. Jadi pasrah saja.

Ketika refomasi, Pak Sutioso mengambil keputusan berani membangun Busway. Ini femonenal sekali. Karena ketika itu kita baru saja lolos dari krisis moneter. APBD cekak. Dan budaya orang Jakarta diajak disiplin engga mudah. Tetapi dasar Jenderal Baret merah. Engga ada matinya. Dia nekat aja bangun Busway. Apa yang terjadi? ternyata diterima oleh penduduk DKI dengan suka cita. Para operator Busway juga engga keberatan meremajakan busnya. Jadilah jakarta sedikit modern. Sampai sekarang kalau liat busway, pasti ingat Bang Yos.

Zaman Foke, program Busway ditingkatkan dan diperbaiki fasilitasnya. Foke lebih focus kepada penyiapan perangkat UU dan PERDA untuk menata Jakarta agar terhindar dari banjir dan menata jakarta tidak tenggelam dari banjir rob. Dari Foke lah lahir program Normalisasi sungai dan Great Giant Sea Wall. Program ini tidak dibuat sambil melamun atau dibuat oleh pakar kaleng kaleng. Tetapi oleh konsorsium Ahli dari Belanda yang jago buat dam air laut dan Korea yang sukses menormalisasi Sungai. Program ini walau belum sempat dieksekusi karena Foke kalah dari Jokowi. Namun Jokowi melanjutkan proram ini dengan meng eksekusinya lewat pembiayaan dari world bank.

Seiring dengan penataan kereta komuter oleh PT.KAI, Jokowi mengeksekusi proyek MRT yang sudah digagas puluhan tahun oleh gubernur sebelumnya. Diapun berhasil meyakinkan proyek yang dalam studi rugi, namun bisa dibiayai lewat soft-loan dari Jepang. Jokowi yakin MRT menguntungkan dalam jangka panjang.Resiko ditanggung oleh Pemrof DKI lewat APBD multiyear. Maka jadilah Jokowi mencatat sejarah membangun MRT. Dan terbukti kini MRT untung besar. Jakarta jadi kota modern. Lihat MRT pasti ingat Jokowi.

Era Ahok ,Dia melanjutkan proyek jokowi yang tertunda. MRT dilanjutkan dan diawasi. Diapun melanjutkan proyek Great Giant Sea Wall dan normalisasi sungai. Menata waduk pluit. Prestasinya mencapai 60 % untuk normalisasi sungai dan Giant Sea Wall menunggu Reperda tata ruang di sahkan DPRD. Ahok juga berhasil memperluas jembatan semanggi tanpa APBD. Bukan itu saja, Ahok juga berani mengambil keputusan agar DKI ikut dalam konsorsium pembangunan LRT dalam kota yang terkoneksi dengan Bekasi. Maka jadilah Ahok gubernur yang mencatat sejarah pembangunan LRT yang menjadikan kota satelit Jakarta jadi tersambung. Liat LRT pasti ingat Ahok. Jalan diatas jembatan semanggi, pasti ingat Ahok.

Yang pasti orang naik busway, orang tidak mengingat ABAS tetapi bang Yos. Naik MRT orang tidak mengingat ABAS tetapi Jokowi. Naik LRT dan semanggi orang tidak ingat ABAS tetapi Ahok. Bahkan ketika ABAS mewakili DKI menerima penghargaan, yang diingat oleh yang kasih penghargaan bukan Abas tetapi gubernur sebelumnya. Lantas ABAS apa prestasinya yang akan menjadi kenangan terindah selamanya bagi penduduk jakarta? Sejarah akan mencatatnya apa?

Semua pendukung ABAS sangat percaya bahwa ABAS itu pro rakyat miskin. Karena begitu jargon yang dia sampaikan setiap hari. Begitu branded yang di framing dalam setiap pidatonya. Dulu sekali saya pernah baca buku, judulnya saya lupa. Tapi saya ingat esensi dari buku tersebut, yang mengutip kata kata dari anggota Parlemen inggris pada abad ke 18. Kira kira kata katanya, “ If you can see through my eyes, you may see the real beauty I see in poor people, in dirty house, unprivileged children, the worst environment, broken dreams ,unfulfilled expectations. You can see there they don't need reality but rhetoric.”. Kemudian kata kata ini dipakai juga oleh Hitler walau tidak percis sama. “ The broad masses of a population are more amenable to the appeal of rhetoric than to any other force.”

Dalam salah satu diskusi dengan kader Partai, saya pernah dengar langsung mereka berkata dengan nada seperti itu. Kita perlu kantong kantong kemiskinan. Wilayah kumuh yang mudah terserang penyakit. Renta dengan bencana banjir. Kita butuh itu. Karena dari sanalah politik jadi hidup. Orang butuh tempat sandaran dan hope lewat politik. Populisme adalah cara berpolitik untuk mengikat semua orang miskin, yang patuh dan malas berpikir. Jadi kita harus pelihara kemiskinan, agar politik menjadi panglima dan pemegang kunci kebenaran.

Mengapa Komunisme itu jahat dan akhirnya bangkrut? karena ia punya jargon partai kaum proletar ( rakyat jelata ) namun ia memelihara kemiskinan. Sementara populisme lebih jahat lagi. Secara sistem rakyat dipaksa bodoh dalam kemiskinan. Akibatnya rakya tidak tahu hak politiknya dan selalu tergantung kepada pemimpinnya. Hilang daya kritisnya. Paham radikalisme dalam konteks politisasi agama juga punya platform seperti itu. Menjadikan pembelaan orang miskin sebagai narasi politik untuk berkuasa. Tetapi faktanya tidak pernah politisasi agama itu melahirkan kemakmuran kecuali perbudakan cara baru lewat otoriterian atas nama firman Tuhan.

Mungkin saya sedikit paranoid bila anggap Abas memelihara kemiskinan dan kebodohan. Mari kita liat data. Menurut penelitian LBH jakarta, penggusuran tetap terjadi. Selama 2017 telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit. Lalu, pada periode Januari-September 2018 telah terjadi 79 kasus dengan jumlah korban mencapai 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Saya tidak tahu pasti data tahun 2019, namun penggusuran terus terjadi.

Memang jumlah penggusuran jauh lebih banyak dari Ahok dan Djarot. Namun itu program normalisasi sungai dan satu paket dengan program relokasi. Upaya musyawarah dilakukan sebelum penggusuran. Sementara era ABAS, penggusuran lebih banyak untuk program merampas asset negara dari penghuni liar. Dilakukan secara paksa tanpa musyawah, tanpa program relokasi. Lebih banyak terjadi di wilayah selatan Jakarta. Data tahun 2018, dari 79 kasus, ada 61 penggusuran tanpa solusi apapun terhadap korban gusuran. Bisa ditebak, bahwa program ini mungkin untuk RHT ( ruang hijau terbuka) atau memang ada pesanan dari pengusaha yang inginkan lokasi itu dalam proyek KSO. Entahlah.

Oh Abas menyediakan ruman susun untuk orang miskin dengan skema DP 0%. Benarkah itu untuk orang miskin dan membantu orang miskin? Perhatikan syaratnya, harus jadi nasabah bank yang qualified membayar cicilan. Harus ikut asuransi resiko atas gagal bayar karena kematian. Jadi di samping bayar cicilan juga bayar asuransi resiko. Jadi, jangan baper bahwa pemda peduli anda, Mereka tidak percaya dengan anda. Engga qualified secara bisnis, gigit bakiak aja. Di samping itu, status tanah itu milik negara melalui penguasaan BUMD. Jadi tidak bisa dipindahkan tangankan. Kecuali hanya hak peruntukan lahan, yang jangka waktunya dibatasi, Setelah itu harus kembali ke negara. Jadi status kepemilikan rumah susun itu bukan hak milik. Hanya hak guna bangunan diatas HPL. Kalau di analogikan secara bego, itu adalah rumah Sewa.

Apakah harganya murah ? tidak. Proyek ini bukan proyek sosial tapi murni proyek komersial. Mau tahu? Developer bangun Rusun tersebut terdiri dari 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, untuk tipe 21 harganya Rp185 juta. Perhatikan, untuk yang tipe 36 harganya Rp. 320 juta. Itu artinya per meter adalah kurang lebih Rp 9 juta. Apakah ada orang mau beli rumah seharga Rp. 9 juta permeter dengan status bukan hak milik ? Sementara banyak pilihan di tempat lain dengan harga yang sama, statusnya hak milik.

Apakah konsumen tersedia ? nasipnya akan sama dengan status proyek disebelah lahannya yang ada sekarang, Apartement Pondok Kelapa Village. Itu mangkrak karena jumlah konsumen dibawah BEP. Makanya developer surrender. Tapi proyek DP 0 ini akan selesai tanpa mangkrak. Karena DP yang disubsidi oleh PEMDA DKI cukup menutup biaya konstruski. Mengapa ? lah untung jual rusun itu mencapai lebih 50% per unit. Beda dengan era Ahok, tidak ada subsidi DP. Ahok tahu bahwa rusun itu tidak bisa di jual karena statusnya milik PEMDA.

Kemungkinan konsumen tidak akan ada kecuali orang bego yang beli. Tapi engga usah kawatir. Mengapa ? karena marketing direktur atau agent marketingnya adalah Gubernur dan Wakilnya dengan jargon “ sukseskan program rumah DP 0. Pembelinya adalah kaum botol. Masalahnya apakah ada kaum botol yang punya uang dengan syarat yang ditetapkan? Kalau engga ada, maka proyek itu akan jadi kisah tak berujung. Proyek yang selesai dibangun itu akan jadi icon betapa kebodohan itu unlimited..

Bagaimana perlakuan kepada mereka yang punya rumah di DKI. Ahok membuat Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rusunawa dan Rusumami. Ahok menggratiskan PBB [Pajak Bumi dan Bangunan] rumah yang dimiliki orang pribadi dengan batasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp 1 miliar. Nah di Era ABAS, Pergub Ahok Nomor 259 Tahun 2015 direvisi oleh ABAS dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Nomor 38 Tahun 2019. Di mana memasukkan klausul baru.

Apa klausul baru itu?  Pertama, dalam Pasal 2A disispkan, PBB yang gratis tadi tak berlaku jika ada perubahan objek pajak yang mengalami perubahan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak badan. Artinya kalau anda jual itu rumah itu maka pembeli tidak lagi gratis PBB. Bayar! Nah gimana kalau anda tidak jual rumah itu? apakah tetap bebas. Ya bebas. Tetapi hanya sampai tahun 2019. Setelah itu tidak  ada yang gratis. Hebatnya lagi, tahun 2018 ABAS sudah teken kenaikan harga NJOP 17-20%. Dengan demikian tanah yang tadinya dibawah Rp. 1 miliar naik diatas Rp. 1 miliar. Keren kan.

ABAS memangkas anggaran penanggulangan banjir tahun 2018 sebesar Rp 242 miliar. Tahun 2019, Tim Anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta memangkas lagi anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar Rp500 miliar. Tentu walau alasanya teknis anggaran, namun sebetulnya ABAS sedang melakukan politik anggaran. Untuk apa? agar daerah bantaran kali yang kumuh tetap dibiarkan kumuh. Kemiskinan diperlukan agar program populisnya menjadi icon nasional. Bahwa dia pemimpin yang peduli orang miskin. Bukan pemimpin tukang gusur. Kelak dalam pemilu, narasi ini akan dipakainya.

Jadi mengapa ABAS pangkas anggaran penanggulangan banjir? karena dia punya ambisi politik untuk tahun 2024, dan dia butuh narasi populisme itu. “ Anda tahu, saya dipaksa untuk menggusur rakyat demi program normalisasi sungai. Tetapi tidak saya lakukan. Walau resiko saya harus berhadapan dengan istana. Tahu mengapa? karena saya berpolitik keberpihakan. Orang miskin yang saya bela, bukan orang kaya, apalagi elite partai.” Demikian kelak narasi ABAS dalam Pemilu. ABAS sangat paham bahwa rasio GINI indonesia 38%. Artinya 62% hidup tidak menikmati pemerataan pedapatan. Atau tidak mendapatkan keadilan sosial. Itulah target yang dia harapkan untuk mendulang suara tahun 2024 menuju istana. Walau karena itu rakyat Jakarta harus jadi korban banjir.

Waktu saya bertemu dengan teman. Dia merasa aneh mengapa orang tidak setuju dengan pegelaran balap formula E. Padahal itu cara efektif mempromosikan Jakarta untuk tujuan investasi dan pariwisata.  Abas menangkap peluang itu untuk menjadikan jakarta dikenal luas mendunia. Belum lagi dari kegiatan balap itu, akan mendatangkan turis tidak sedikit. Dari peserta saja sedikitnya 3000 orang akan hadir. Dari mereka itu pemasukan bagi hotel dan restoran. Event balap ini akan mendatangkan pemasuka iklan dan penjualan ticket sebanyak 35.000. Secara bisnis sangat menguntungkan. Tapi orang jakarta engga paham. Justru kelas menengah yang tidak suka Abas yang menolak. Aneh.

Saya katakan kepada teman bahwa, tujuan acara Balap Formula E itu bagus. Namun anggaran yang dikeluarkan untuk promosi, biaya penyelenggaraan mencapai lebih Rp1 triliun, itu engga kecil. Yang pasti terjadi adalah pengeluaran APBD. Sementara pemasukan masih belum pasti. Belum lagi soal tempat sirkuit yang akan menggunakan Monas. Itu tidak mudah. Karena lokasi sirkuit akan berada di kawasan Ring 1, di mana terdapat istana negara, Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta lalu lintas menuju pusat-pusat kegiatan ibu kota. Walau penyelenggaranya DKI namun khusus kawasan ring 1, harus izin dari Sekneg dan instansi lainnya.

Tapi, menurutnya, apalah arti anggaran lebih dari Rp. 1 triliun untuk promosi Jakarta. Itu nothing. Saya katakan, dalam ilmu marketing komunikasi. Promosi yang efektif kalau produk sudah di delivery.  Masalahnya jakarta, apa yang sudah di delivery sehingga perlu promosi dengan anggaran fantatis itu? Obyek wisata? Apanya yang mau dijual? Kota tua sebagai salah satu object wisata, tidak dibenahi. Malah orang lokal saja sungkan datang kesana. Karena crowded dan kumuh. Trotoar dipadati pedagang kaki lima. Investasi? dengan setiap bulan ada agenda demo di Jakarta dan ancaman banjir Rob sejak program tanggul raksasa dibatalkan, engga ada asing mau invest long term di Jakarta. Kecuali yang sudah exist lebih dulu.

Anda terlalu negatif thingking. Kata teman. Saya tegaskan bahwa saya orang bisnis. Tentu saya menilai dari kacamata bisnis. Fakta yang saya tahu, dari survei yang dilakukan oleh Formule Citoyenne disebutkan bahwa dari 70 pengusaha,  ada 49 mendapat efek negatif dari adanya event Formula E. Artinya lebih 50% mendapatkan manfaat negatif dan 28,6 persen mengatakan tidak mendapat keuntungan. Hanya 1,4 persen yang mengaku meraih laba. Sejak Formula E berlangsung pada 2014, belum ada kota atau negara yang benar-benar secara beruntun menjadi tuan rumah Formula E selama lima tahun secara beruntun seperti DKI. Pernah ada Meksiko, akhirnya kapok juga.  Sedangkan Amerika Serikat tercatat hanya tiga kota sebagai penyelenggara. Itupun useless.

Malaysia saja yang pengalaman dalam event balapan Formula 1 sejak 1999, terpaksa harus tutup cirkuit balap pada 2017. Mengapa? tekor alias gede diongkos dan manfaat sosial seperti promosi kota untuk wisata dan investasi tidak tercapai. Hanya satu kota di dunia ini yang sukses sebagai ajang balap. Apa itu? Monaco. Tetapi itu tidak terpisahkan dari Monaco sebagai kota judi dan prostitusi kelas atas. Lah, Jakarta, mau seperti Monaco? jauh panggang dari api. Di Monaco engga ada kadrun dan engga ada preman yang diongkosi pemda.

Jadi apa tujuan Abas mengadakan event formula E?. Kata teman. Saya katakan bahwa itu sebetulnya bertujuan Politik. Abas berfantasi seperti sukses ASIAN GAMES yang diselenggarankan Jokowi. Dengan itu namanya akan melambung dipentas nasional sebagai Gubernur satu satunya yang mampu menggelar event berkelas international. Tetapi sayang resiko ditanggung oleh Pemda. Bukan kegiatan non budgeter.  Andaikan dana anggaran Formula E itu dipakai untuk revitalisasi Kota Tua itu sudah bisa membuat kota tua cantik. Kalau dipakai membangun pasar tradisional berkelas mall, itu sudah bisa menampung 20.000 pedagang kaki lima yang ada dijalanan.  itu jelas manfaatnya. Lah formula E? udah expired itu program.

Apakah ABAS salah dengan kebijakannya ? Menurut saya secara politik itu tidak salah. Itulah contoh politik akomodatif lewat APBD. Karena apa yang dilakukan oleh ABAS itu sudah kehendak dari DPRD. Di belakangnya ada elite partai yang mengatur permainan. ABAS kerja untuk DPRD. Itu aturannya. Tujuannya? APBD milik bersama elite dan mudah dibagi. Uang APBD juga di tebar ke Ormas dan LSM. Jadi tidak ada gejolak sosial yang muncul kepermukaan. Ini konspirasi hebat, dan rakyat tanpa corong menyuarakan haknya. Gratis PBB untuk orang miskin, dihapus itu tidak perlu menagih utang fasum kepada pengembang yang berjasa membantu Abas jadi Gubernur. Walau faktanya tetap saja APBD defisit. Mengapa rakyat miskin tidak protes? karena ada Ormas berlaku sebagai preman mengawal ABAS. Apalagi kalau sudah ada tokoh agama bela ABAS, bilang “ hanya orang kafir dan china yang benci Abas. “ kelar dah urusannya.