NAWACITAPOST.COM - Kelompok relawan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara kompak mendesak DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Simpul relawan dari pasangan nomor urut 1 dan 3 ini tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang.
"Demokrasi harus diselamatkan negara dalam keadaan menyimpang dari arah demokrasi. Penyalahgunaan wewenang dari Presiden Joko Widodo telah mengkhianati rakyat Indonesia dengan pemilu curang yang melibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata perwakilan relawan pendukung Ganjar-Mahfud, Marlin Bato, dikutip Kamis (29/2/2024).
Baca Juga: Pakar Telematika Roy Suryo: Sirekap KPU Bermasalah dan Tak Layak Digunakan!
Menurut mereka, KKN sudah merusak tatanan yang berkeadilan. "Karena itu, kami di sini berkumpul demi aspirasi rakyat pejuang perubahan dari relawan 01 dan 03 mendeklarasikan pernyataan sikap," tambahnya.
Berikut pernyataan sikap relawan yang dibacakan perwakilan dari simpul relawan pendukung AMIN dan Ganjar-Mahfud:
- Menolak cara-cara curang Pemilu 2024 yang dilakukan oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu.
- Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN, pelanggar konstitusi dan mendesak DPR RI untuk mengusulkan diskualifikasi capres-cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut.
- Mendesak dengan segera DPR RI untuk melakukan hak angket dan memanggil Presiden Jokowi untuk diperiksa.
- Demi kebaikan bangsa dan negara kami perwakilan dari jutaan pendukung dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024.
- Mendesak DPR RI untuk memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang.
- Mendukung DPR RI untuk melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh 01 dan 03.
Baca Juga: KPU Bantah Kebocoran Data DPT dan Menyatakan Tidak Melanggar Kode Etik
Dengan desakan ini, relawan pendukung kedua paslon tersebut berharap agar keadilan dan kebenaran dalam Pemilu 2024 bisa terungkap dan tidak merugikan demokrasi Indonesia.