NAWACITAPOST.COM - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menganggap aneh bahwa pemerintah membahas program makan gratis dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Menurut Cucun, situasi ini tidak wajar mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun, kata dia, biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan tidak bongkar pasang APBN .
"Tetapi, pembahasan di kabinet yang belum ditetapkan pemenang itu tidak wajar," ujar Cucun, Selasa (27/2/2024).
Baca Juga: Kemenkumham Pabar Asah Kompetensi Notaris Dalam Memberikan Layanan
Cucun meminta pemerintah untuk menunggu dan menghormati proses penghitungan sah dari KPU. Dia juga mendesak agar pemerintah fokus menyelesaikan berbagai program yang masih belum terealisasi dalam periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Selesaikan dulu program yang menjadi prioritas periode Jokowi-Ma’ruf, jangan terburu-buru bahas untuk program presiden yang lain," ucap politikus PKB ini.
Sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025. Salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Alumni Perguruan Tinggi di Jawa Barat Tolak Hasil Pilpres 2024, Dukung Penggunaan Hak Angket DPR
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.
Namun, Suharso menegaskan bahwa pembahasan ini masih tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun setelah hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.
"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," ucap Suharso.
Baca Juga: Profil Choi Gyu Ri, Pemain Marry My Husband yang Memukau Penonton!
Proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan. Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.