nasional

Ketua DPD KNPI Gunungsitoli: Indonesia Negara Berdaulat, Natuna Harus Dijaga

Sabtu, 4 Januari 2020 | 18:06 WIB
Gunungsitoli, NAWACITA – Kisruh mengenai keberadaan Kapal-kapal China yang melewati batas ZEE di laut Natuna, mengundang dan membangkitkan rasa nasionalisme warga tanah air.  Tidak terkecuali, Ketua DPD KNPI Gunungsitoli Kariaman Zebua, S.Pd., MM, turut memberi statement atas kejadian tersebut. (4/12/2020).

“NKRI adalah harga mati. Indonesia Negara Berdaulat, Natuna Harus Dijaga. Sejak awal kemerdekaan, peran pemuda Indonesia tidak pernah lepas dalam membela kedaulatan bangsa. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, maka tidak boleh siapapun menganggu itu”, sebut Kariaman.
Baca Juga: Klarifikasi Kalapas Kelas III Teluk Dalam atas Meninggalnya Telius Halawa

Emosi publik mulai tergerus ke arah persoalan Natuna, diawali dengan  pernyataan juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020, sebagaimana dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC (4/2/2020).

“Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China. Saya menjelaskan posisi China dan dalil-dalil isu tentang Laut China Selatan sehari sebelum kemarin dan tak ada gunanya saya mengulangi lagi. Saya ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters). Yang disebut sebagai keputusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal dan tidak berkekuatan hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui itu " kata Geng.

Beberapa tokoh negara sudah mulai merespon hal ini dengan serius. Presiden melalui juru bicara Presiden Fazroel Rahman mengatakan bahwa Indonesia bersikap tegas dan sedang mengusahan upaya diplomatik damai dalam konflik ini.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Menlu Retno LP Marsudi yang melihat China telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Retno mengatakan bahwa Perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia.
Baca Juga: Nawacitapost Kepnis Kunjungi DERLI LAOLI, Korban Penganiayaan Kepala Sekolah

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU.

Tentu, hanya Menhan Prabowo yang lebih santai menyikapi persoalan ini.

“Semua orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini. Termasuk investasi dari China. Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020)

Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, China merupakan salah satu sahabat Indonesia.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ungkap Prabowo.

Menurut Ketua DPD KNPI Gusit, apapun sikap para tokoh negara ini, tentu sah-sah saja, bila itu menyangkut menjaga kedaulatan Bangsa.

“Kita bukannya ingin perang saja. Kita hanya ingin mengatakan bahwa Indonesia memiliki hak yang sama dengan semua negara di dunia. Jangan gara-gara kita adem saja, negara lain bisa sesukanya melanggar batas teritori atau apapun yang menjadi kedaulatan kita sebagai Bangsa yang besar”, sebut Kariaman.

Tags

Terkini