Patut dipertanyakan strategi penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan semua perusahaan mematuhi ketentuan penggunaan TKA.
Laporan ini menjadi sorotan penting dalam upaya penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia agar aturan yang telah dibuat dapat diterapkan secara tegas, transparan, dan adil.(**)