Jakarta NAWACITA – Pasca peristiwa OTT terhadap mantan Ketua Umum PPP Rohammurmuziy alias Rommy terkait dugaan jual beli jabatan di tubuh Kementerian Agama (Kemenag), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut-sebut terlibat didalamnya.

Prof Mahfud MD menanggapi hal tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku mengenal dekat sosok Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Mahfud menyatakan, integritas Lukman secara pribadi cukup bersih, terlebih menyangkut soal uang (suap maupun korupsi). Namun begitu, Mahfud tetap menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan KPK (komisi pemberantasan korupsi).

"Saya yakin Lukman itu bersih. Dia teman saya. Dia menghindar kalau urusan uang, sejak dari MPR, DPR. Gak Mau dia. Tapi biar nanti didalami oleh KPK," kata Mahfud seperti dikutip dari detikcom.

Soal urusan penyelenggaraan ibadah haji, Mahfud menilai kinerja Lukman cukup bagus. Hanya saja, dia tak berdaya menghadapi bobroknya birokrasi karena kemungkinan ada intervensi dari partai tempat asalnya bernaung, Partai Persatuan Pembangunan.

"Orangnya sih bersih, tapi dia tidak berdaya [menghadapi birokrasi]," kata Mahfud.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu tim penyidik KPK menyita sejumlah amplop berisi uang dari ruang kerja menteri agama. KPK juga telah menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Terkait hal tersebut Mahfud menilai, praktik semacam itu memang cukup banyak terjadi di lingkungan kementerian itu dengan melibatkan sejumlah pejabat birokrasi di bawah Menteri Agama.

“Bahkan ada juga yang melibatkan kerabat pejabat terkait hingga elit partai politik,” ungkapnya.

Ditangkapnya Romahurmuziy, menurut Mahfud, adalah salah satu bukti adanya intervensi partai politik dalam penempatan, mutasi, maupun rotasi para pejabat di lingkungan kementerian tersebut.

"Balitbang Kemenag sudah menjelaskan tentang pemetaan problem di internal birokrasi. Lukman juga sudah minta saya untuk membantu membenahinya," kata Mahfud.

Mahfud juga mengomentari soal dugaan jual beli jabatan rektor di kampus Universitas Islam Negeri (UIN).

Mahfud mengakui, protes empat rektor IAIN atau UIN yang menyatakan diri mereka tak pernah menggunakan uang agar bisa terpilih sebagai rektor. Dia menegaskan dirinya pun tak pernah mengungkapkan bahwa dalam pemilihan rektor di UIN Makassar, Syarif Hidayatullah Jakarta, Antasari (Banjarmasin), dan UIN Madura ada unsur uang di dalamnya.

"Saya cuma mengungkapkan kejanggalan terkait saudara Andi Faisal Basri yang tak dipilih sebagai rektor UIN Makassar, pun setelah ada putusan PTUN. Juga ketika dia meraih skor tertinggi di UIN Jakarta. Secara prosedur tak ada masalah tapi terasa janggal saja," kata Mahfud.

Kalau dalam pemilihan rektor, ia melanjutkan, memang tidak ada unsur uang. Tapi ketika seseorang masuk nominasi sebagai calon rektor, dalam beberapa kasus ada pihak-pihak yang mendekati si calon. Si oknum itu menyebut suatu proyek dari Bappenas yang harus dibantu agar dimenangkan.

"Pada umumnya dalam pemilihan rector di UIN tidak ada yang menyuap, yang ada itu soal ketidakwajaran dalam pengangkatan. Jual belinya sendiri lebih banyak terjadi di birokrasi," ujar Mahfud.