Jakarta NAWACITA – Datang ke Bareskrim Mabes Polri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diterima langsung Kabareskrim di kantor Bareskrim Gedung KKP Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Kepada Kabareskrim, Mendagri melaporkan dan memberi dukungan secara resmi untuk mengusut berita Hoax mengenai 7 kontainer kertas suara dan hoax 31 juta DPT selundupan yang tidak benar.

Dalam keterangannya Tjahjo menyampaikan bahwa Kemendagri mendukung langkah KPU, Bawaslu dan meminta Polri melalui Kabareskrim mengusut tuntas berita hoax 7 kontainer kertas suara yang sudah dicoblos.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepada Kabareskrim agar mengusut berita Hoax (bohong) terkait 31 juta DPT (daftar pemilih tetap) selundupan yang sama sekali tidak benar.

'Kemendagri juga mendukung dan meminta Polri mengusut secara hukum berita fitnah terkait nama baik Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara,” jelas Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo juga menyampaikan bahwa konteksnya dalam posisi sebagai Mendagri melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana amanat UU 7 th 2017 untuk mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2019, Ia mengajak semua pihak, untuk menghormati lambang dan simbol-simbol Negara.

"Dan mari kita lawan racun demokrasi demi terwujudnya konsolidasi demokrasi yang bermartabat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan, bahwa berita hoax ini sudah meresahkan dan dapat membangun opini ketidakpercayaan masyarakat dan tentunya mengganggu jalannya konsolidasi demokrasi.

“Saya yakin KPU sudah melaksanakan secara transparan, terbuka sesuai aturan UU yang ada. Dan ini juga mencederai demokrasi dan merusak suasana Pileg dan Pilpres serta membuat kerisauan publik,” ungkapnya.

Sebagai Mendagri, Tjahjo meminta resmi kepada Kabareskrim untuk mengusut tuntas, mencari siapa dalang yang menyebarkan isu tersebut. Selain itu, Tjahjo yang juga sebagai pembantu Presiden, memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan lambang dan simbol-simbol Negara.

“Lambang-lambang dan simbol negara tolong dijagalah, racun demokrasi harus kita lawan yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, SARA, berita bohong fitnah harus distop, apalagi yang memfitnah simbol-simbol negara," tegasnya

Tjahjo juga kembali menegaskan bahwa dirinya meminta kepada kepolisian, agar dicari dan diusut siapa yang memfitnah Pak Jokowi sebagai Presiden dan sebagai sebagai Kepala Negara bukan sebagai Capres.

“Ya setiap warga negarapun juga berhak melaporkan, jika dia merasa nama baiknya dicemarkan, bisa minta kepada pihak kepolisian. Saya yakin kepolisian sudah sangat-sangat profesional, tadi saya sudah menyampaikan dan dukungan kepada Bareskrim, dan nanti siang KPU juga melapor, saya mendahului dan mendukung penuh langkah-langkah KPU dan penyelemggara pemilu. Dan terimakasih dukungan masyarakat dan pers yg mendukung sepenuhnya upaya pengungkapan dan penindakan terhadap penyebar hoax yang merusak persatuan kesatuan bangsa”, pungkas Tjahjo.