Presiden Jokowi menargetkan hal tersebut harus sudah selesai pada bulan Juni 2024. Intinya bahwa Reformasi Birokrasi meliputi dimensi birokrasi berdampak. Birokrasi yang bukan hanya tumpukan kertas dan birokrasi yang lincah dan cepat.
Baca Juga: Gelar Expert Meeting Bidang Kehutanan, Menteri LHK Dengar Masukan dari FOReTIKA
Tantangan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu keterpaduan layanan digital yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah dipimpin Menpan RB dan para Menko terus mengupayakan hal tersebut yang disertai penegakan fondasi melalui berbagai regulasinya.
Sebagai kunci pengembangan dan pengelola, saat ini ada Tim Digital Indonesia yang disebut GOVTECH dengan orientasi kerja mendukung K/L sebagai penanggung jawab layanan (bukan mengambil alih); rekrutmen talenta digital terbuka; fokus sistem aplikasi digital prioritas, jaminan keberlanjutan digital prioritas dan penguatan kapabilitas keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Pemerintah telah menyusun langkah-langkah percepatan tranformasi digital yang perlu diikuti dan disiapkan langkah-langkah dan operasionalnya. Begitu pun KLHK telah mengikuti dan mencoba menyesuaikan dengan maksud dan perkembangan tersebut.
Baca Juga: Peringatan HKAN 2023, Menteri LHK Berikan 18 Anugerah Konservasi Alam
Rakornis ini dibagi menjadi dua sesi rapat pleno dan sejumlah sesi diskusi yang dibagi menjadi 6 kamar. Menteri Siti menjelaskan setidaknya ada lima tujuan diskusi tersebut.
Pertama ialah untuk mengisi berbagai kekurangan atau kelemahan dari beberapa agenda yang sedang berjalan dan rencana 2024, serta dapat mengidentifikasi kerja- kerja yang mengalami perubahan paradigma dalam 5-10 tahun terakhir, dan perlu terus disempurnakan.
“Menjelang akhir administrasi pemerintahan kabinet pada Oktober 2024, saya berharap kita bisa merampungkan segala kekurangan dalam prakteknya sampai dengan sekitar bulan Juli. Di Bulan Agustus sampai Oktober kita masih bisa kontrol, dan pada Bulan Oktober sudah bisa diestafetkan kepada administrasi pemerintahan yang baru,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri LHK di HKAN 2023: Kerja Konservasi Tidak Hanya di Status Kawasan Hutan Konservasi
Kedua, tujuan diskusi ini untukl dapat mengidentifikasi masalah lapangan yang kompleks dan perlu penyelesaian bersama.
Ketiga, membangun dan menetapkan keterpaduan antar komponen KLHK di berbagai strata satker pusat dan di wilayah (UPT).
Keempat, menjaring cara-cara teknik kerja dan prioritas menurut temuan lapangan.
Kelima, melengkapi dan menempatkan setiap inisiatif dan inovasi yang muncul di setiap unit kerja KLHK termasuk unit kerja wilayah (UPT).