NAWACITAPOST.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan Tahun 2024 saatnya mempertegas berbagai tantangan yang semakin komplek, dan menuntut kerja administrasi yang berkelindan dengan apa yang harus dirasakan oleh masyarakat. Artinya, semua unit Eselon I harus memiliki hasil kerja yang berdampak ke masyarakat.
Keberhasilan tata kelola tak lagi hanya bisa diukur pada kebenaran administrasi semata. Untuk kondisi saat ini, Menteri Siti mengatakan hal itu tak lagi cukup. Hasil kerja harus juga mengalir dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kerja birokrasi harus semakin dekat dengan society. Saya menyebutnya sebagai akuntabilitas publik. Begitulah hasil kerja birokrasi itu harus diukur,” ujar Menteri Siti saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca Juga: Menteri LHK: Tanda Ekosistem Membaik, di TNWK Terus Menerus Lahir Anak Badak Sumatera
Menteri Siti juga mengungkapkan birokrasi itu mempunyai karakternya sendiri. Society pun mempunyai tuntutannya sendiri.
Sementara, KLHK adalah unit kerja yang birokrasinya harus paling dekat dengan society. Sehingga, hal tersebut tidak bisa dipungkiri.
Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan Pemerintah, yang dengan operator pelaksanaannya antara lain ASN, regulasi dan budaya kerja, harus terus didorong perannya sebagai simpul negosiasi dari segala kepentingan, sekaligus sebagai penyangga stabilitas pemerintahan dan stabilitas negara.
“Dari sini saya hendak menekankan bahwa kerja kerja birokrasi pada akhirnya adalah menjaga konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi dan mengawal dampak pembangunan,” katanya.
Menteri Siti kembali menegaskan bahwa keseluruhan kerja diorientasikan kepada dampaknya bagi masyarakat. Bahwa konsep Reformasi Birokrasi kita adalah Reformasi Birokrasi yang bukan hanya tumpukan kertas, tetapi yang memberikan dampak pada masyarakat.
KLHK menerapkan bahwa kerja birokrasi dengan filing dan writing, artinya kerja dengan dokumen, ikatan khusus apalagi terkait perizinan mensyaratkan adanya hubungan hukum karena filing dan writing. Menteri Siti mengatakan kalau tidak ada filing atau writing, akan sulit diolah.
Baca Juga: Komitmen Majukan Pendidikan Lingkungan Hidup, Menteri LHK Kukuhkan Green Ambassador Tahun 2023
“Oleh karena itu, dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka konsep kerja filing and writing harus disesuaikan termasuk dengan konsep kerja digital saat ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga menegaskan bahwa tahun 2024 telah ditargetkan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 Januari kemarin sebagai “tahun jalan tol pelayanan publik” melalui sistem digital.