NAWACITApost.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menunjukkan komitmennya untuk menurunkan 70 persen sampah plastik di laut Indonesia pada 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves Rofi Alhanif, usai menggelar media briefing menjelang acara ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution (ACCPP).

“Kami masih optimis lah, dengan kolaborasi semua pihak, kami optimis,” ujar Senin (16/10).

Ia menjelaskan bahwa pada 2018, kebocoran sampah ke laut Indonesia mencapai 615.675 ton. Pada akhir 2022, Indonesia berhasil menekan kebocoran sampah ke laut sekitar 36 persen, yakni sebesar 217.702 ton.

Adapun target pengurangan sampah 70 persen itu mengacu pada kebocoran sampah ke laut Indonesia pada tahun 2018. “Artinya tiga tahun lagi, karena 2023 kan belum dihitung. Dalam tiga tahun ini, harusnya sih bisa tercapai. Kami optimis,” kata Rofi.

Untuk mewujudkan komitmen itu, lanjut Rofi, pemerintah akan memanfaatkan gelaran ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution sebagai bagian dari kolaborasi untuk mengurangi sampah laut Indonesia. Ia menekankan, mengurangi sampah plastik membutuhkan kolaborasi multipihak, tidak hanya pekerjaan pemerintah saja.

Pelaku industri, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya, kata Rofi, juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi sampah plastik di laut. “Dengan event-event seperti ini (ACCPP), kami mengundang para industriawan, praktisi, dan sebagainya, harapannya kami satu pemahaman, bisa saling berbagi pengalaman,” ujar Rofi.

Rofi berharap, negara-negara anggota ASEAN dapat memiliki satu pemahaman dan saling berbagi pengalaman dalam gelaran tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan antara negara-negara berkembang dengan negara yang sudah maju.

ASEAN yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berkembang, lanjut Rofi, memiliki kondisi perekonomian dan kedisiplinan yang berbeda dengan negara-negara maju. Karena itu, ia meyakini bahwa negara-negara ASEAN harus memiliki posisi yang pasti terkait permasalahan ini dan tidak meniru negara-negara maju secara mentah-mentah.

"“Seharusnya, itu tidak mengganggu ekonomi kita dalam konteks produksi plastik dan seterusnya,” tutur Rofi.