NAWACITApost.com - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Rakor tersebut untuk mengantisipasi keberadaan orang asing dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.
"Apapun aktivitas para orang asing ini di wilayah kota atau Jakarta Timur ini, harus kita informasikan," kata Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, di Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Ibnu menjelaskan, terdapat 7.981 warga negara asing (WNA) yang harus dipantau di wilayah Jakarta Timur. Ia berharap seluruh jajaran dan masyarakat proaktif melaporkan aktivitas mereka selama 1 tahun ke depan.
"Sehingga kita bisa lebih dini melakukan antisipasi," kata dia.
Sebagaimana diketahui, pemilihan presiden (pilpres) akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilangsungkan secara serentak pada November 2024.
"Oleh karena itu, kurun waktu Januari-Desember ini masa yang harus super ekstra kita melakukan monitoring, pemantauan terhadap aktivitas semua masyarakat, khususnya para warga negara asing," kata Ibnu.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Rendra Mauliansyah menuturkan bahwa rapat ini membahas akan potensi kerawanan kamuflase WNA dalam pemilu. Selain itu, dalam rakor ini juga membahas soal pengungsi WNA yang berjumlah 101 orang.
Rendra menuturkan, dalam kesempatan tersebut, para camat, lurah, Bin, BNN, TNI / Polri, Satker Imigrasi se-Jakarta, para pengelola apartemen dan 14 stakeholder lainnya turut sharing info keberadaan dan kegiatan orang asing. "Termasuk dalam antisipasi WNA yang berkamuflase dengan skema alibi kawin campur, kerja jurnalis, investasi, dan kegiatan lainnya," ujar Rendra.
Rendra menambahkan, sinergitas dan koordinasi semua pemangku institusi diharapkan bisa menjaga netralitas dan keamanan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait keberadaan orang asing. "Kami telah melaksanakan setidaknya 22 Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap orang asing baik pendetensian, maupun deportasi," ungkapnya
Timpora ini nantinya juga akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Polres, Kodim, Bea Cukai, hingga Kejaksaan Negeri. Seluruh anggota Timpora ini bisa bekerja efektif seperti pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN yang kondusif.
