NAWACITApost.com - Anggota Komisi VI DPR Harris Turino mempertanyakan kesiapan PT Pos Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, PT Pos Logistik Indonesia, bagian dari lini bisnis PT Pos Indonesia, dinilai belum maksimal memberikan layanan distribusi logistik.
Karena itu, Harris menekankan PT Pos Indonesia agar memiliki rencana kontigensi dalam menghadapi distribusi logistik pemilu 2024, khusus untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). "Mungkin bisa diselaraskan dengan pengalaman-pengalaman paling berharga dalam menjalankan distribusi logistik dengan perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (sebelumnya)," kata Harris, di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Politisi PDI-Perjuangan ini berharap, PT Pos Indonesia meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa menjadi rekan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024 mendatang. "Melihat dari pengalaman dan kesiapan, maka tentu saja, kami dari Komisi VI mendukung posisi PT Pos Indonesia agar dalam (tahun) 2024 mendatang bisa kembali ditunjuk sebagai official partner Pemilu," kata dia.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Di antaranya, PT Pos Indonesia sudah mengintegrasikan dengan sistem end-to-end logistics guna menjaga kelancaran arus distribusi barang di Indonesia.
Selain itu, PT Pos Indonesia menyebutkan akan ada 4500 titik kantor pos yang digunakan untuk gedung utama, pusat distribusi, dan tempat pelipatan surat suara. Terakhir, PT Pos Indonesia telah menyiapkan dashboard real time yang terintegrasi dengan silog (sistem logistik) KPU.
Ditambahkan, anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengingatkan agar dalam pendistribusian logistik mulai menggunakan teknologi untuk memantau secara real time. Sehingga PT Pos Indonesia dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi kendala. Misalnya, kurangnya pengetahuan teknologi di daerah-daerah tertentu.
"Jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu dan juga membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini," kata Muslim.
