NAWACITAPOST.COM - Menko PMK, Muhadjir Effendy turut menghadiri rapat pleno yang diagendakan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin guna membahas perkembangan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Muhadjir Effendy menerangkan bahwa agenda tersebut merupakan rapat evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah di lakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem sejauh ini.

Lebih lanjut, Muhadjir Effendy memaparkan bahwa telah dihabas juga skenario berikutnya yang akan dilakukan agar pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.

“Sekarang posisi kita kalau berdasarkan informasi dari BPS per September 2022 angka kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,76 persen, tetapi dari Bank Dunia menyampaikan posisi kita 1,5 persen, jadi lebih rendah,” ucap Muhadjir Effendy dalam keterangan pers yang diterima Nawacitapost, Kamis (25/5/2023).

Muhadjir Effendy menambahkan bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah memberikan arahan dan persetujuan agar masyarakat dengan miskin ekstrem dapat memperoleh bantuan multi-program.

Nantinya, masyarakat akan dapat memperoleh bantuan dari Kemensos berupa PKH atau BPNP, serta bantuan dari dana desa, dan Bansos dari pemerintah daerah, atau bahkan dari CSR.

“Nanti setiap masyarakat bisa memperoleh bantuan multi-program sekaligus. Bisa dari Kemensos, dana desa, pemerintah daerah, bahkan juga CSR. Sampai nominalnya sesuai dengan batas kemiskinan ekstrem yaitu 1,9 dollar per hari,” ungkap Muhadjir Effendy.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga turut memberikan penjelasan bahwa hasil dari pertemuan rapat yang diadakan cukup menggembirakan.

Pasalnya, upaya penurunan kemiskinan ekstrem telah mendapat pujian dari World Bank.

Ma’ruf Amin berharap pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen. Ia akan terus mendorong perbaikan data P3KE untuk disempurnakan.

Sehingga kantong-kantong kemiskinan dapat terbaca dan dapat langsung ditindaklanjuti untuk diberikan intervensi dan bantuan secara langsung.

Ma’ruf Amin juga menerangkan bahwa akan ada penyesuaian anggaran-anggaran yang tersedia untuk dapat dioptimalkan agar dapat turut digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Oleh karena itu akan ada pergeseran-pergeseran untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ini,” ujar Ma’ruf Amin.

Selain itu, Ma’ruf Amin juga akan lebih mendorong partisipasi pemerintah daerah agar turut serta memperhatikan persoalan tersebut. Menurutnya pada hakikatnya penanganan kemiskinan juga menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah.

Rapat pleno tersebut turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini,

Tak hanya itu, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi, Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan masih banyak lagi. (****)