Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) adalah organisasi pengusaha di bidang ekonomi yang bersifat professional berfungsi sebagai wadah berhimpunnya para pengusaha pribumi yang memiliki semangat nasionalisme dan sebagai tempat Pusat Informasi, Konsultansi, dan Advokasi Terpadu (PIKAT) bagi berbagai pelaku usaha, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kebangsaan dan seluruh kegiatan perekonomian secara Nasional dan Global dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan sinergi potensi ekonomi nasional yang berpihak kepada UMKM.HIPPI merupakan wadah sekaligus instrumen yang mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bukan hanya untuk para anggotanya namun sekaligus untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Baca Juga : Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono Lusa Bakal Buka Musda ke-IX HIPPI DKI Jakarta
Istilah Pengusaha Pribumi muncul kesan diskriminatif yang seolah memisahkan diri dari warga yang bukan pribumi.Esensi istilah tersebut dalam organisasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia adalah anggota pengusaha yang lahir dan besar di Indonesia yang cinta dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berjiwa patriotik dan semangat nasionalisme membangun perekonomian Indonesia. Istilah Pribumi bukan berarti anti Non-Pribumi, dan HIPPI bukanlah organisasi pengusaha yang Rasialis, akan tetapi organisasi pengusaha Pribumi yang menghimpun para Pengusaha Warga Indonesia tanpa terkecuali yang memiliki idealisme dan berjiwa Patriotik memperjuangkan kepentingan ekonomi bangsa dan menjadikan produk Indonesia menjadi tuan rumah di Negeri sendiri.
-
HIPPI Provinsi DKI Jakarta selama ini pro aktif memperjuangkan nasib para pelaku UMKM baik melalui kebijakan,seminar,Focus Discussion Group,pelatihan dll kepada berbagai pemangku kepentingan.Juga melakukan kampanye dan sosialisasi BANGGA MEMAKAI PRODUK INDONESIA. Kedepan HIPPI DKI Jakarta harus lebih eksis dengan berbagai terobosan dan program yang mampu memberikan kontribusi yang positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melalui pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang kuat dan berdaya saing serta kesadaran seluruh masyarakat Jakarta untuk bangga memakai produk Indonesia.
Masa bhakti kepengurusan DPD HIPPI DKI Jakarta 2016-2021 seharusnya sudah berakhir,namun karena pandemic Covid 19 Musda IX yang sejogyanya di laksanakan pada akhir tahun 2021 diundur dan akan dilaksanakan pada hari Rabu,7 Desemnbeber 2022 di hotel Aryaduta,Tugu Tani Jakarta Pusat.
Musyawarah Daerah IX HIPPI DKI Jakarta akan menetapkan ; Program Umum Daerah dengan mengacu pada Program Umum Organisasi, Menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 2016-2021, Memilih Ketua Umum dan menetapkan Pengurus DPD HIPPI DKI Jakarta masa bhakti 2022-202,serta Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan. Adapun tema Musda IX HIPPI DKI Jakarta adalah MEWUJUDKAN JAKARTA SEBAGAI PUSAT BISNIS DAN EKONOMI NASIONAL PASKA PERPINDAHAN IBUKOTA “
Musda IX DPD HIPPI DKI Jakarta akan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono,dan akan dihadiri Ketua Umum DPP HIPPI ibu Suryani Sidik Motik,Ketua Umum Kadin DKI Jakarta ibu Diana Dewi dan pengurus DPD HIPPI DKI Jakarta dan DPC HIPPI se DKI Jakarta.
Rangkaian acara Musda IX DPD HIPPI DKI Jakarta adalah Forum Dialog dengan pokok bahasan sesuai dengan tema Musda yaitu Mewujudkan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis Nasional Paska Perpindahan Ibukota. Forum Dialog ini dilaksanakan untuk merespon kebijakan Pemerintah yang akan memindahkan Ibukota dari Jakarta. Sesuai dengan UU UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,maka dengan perpindahan ibukota dari Jakarta, maka UU tersebut diatas akan direvisi.Yang menjadi pertanyaan Jakarta menyandang status sebagai apa jika ibukota sudah resmi pindah ke Ibukota Negara di Kalimantan Timur. Dari aspirasi yang berkembang diharapkan Jakarta akan menyandang status sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis Nasional mengingat Jakarta selama ini disamping sebagai status sebagai Ibukota juga sebagai Pusat Ekonomi/Bisnis,Investasi,Pariwisata,MICE dan perputaran uang nasional. Status sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis sangatlah mendasar mengingat Ekonomi Jakarta selama ini sudah memberikan kontribusi sebesar 17% terhadap perekonomian nasional.Bahkan secara rata rata pertumbuhan ekonomi Jakarta menjadi barometer terhadap perekonomian nasional karena pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu lebih tinggi dibanding dengan nasional.Disisi lain bahwa hampir keseluruhan kantor pusat berbagai perusahaan besar di Indonesia berada di kota Jakarta.
Forum Dialog akan mendalami dan membahas secara tuntas akan Strategi,upaya dan Kesiapan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis Paska perpindahan ibukota nantinya dengan para Nara Sumber Sri Haryati/ Asisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta,Endang Kurnia Saputra/ Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta,Herry Djufraini/Direktur Komersial dan Kelembagaan Bank DKI serta Diana Dewi/Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Melalui Forum Dialog ini diharapkan semakin memperkuat dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis Nasional. DPD HIPPI DKI Jakarta akan siap memberikan kontribusi dan pemikiran dalam perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Pusat Ekonomi dan Bisnis Nasional.
Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta)
