Jakarta, Nawa Cita Post.com- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, KH. Muhammad Thamrin memastikan akan mengawal realisasi sekolah swasta gratis pada tahun 2025.
Menurut Aleg dari Frkasi PKS komisi E DPRD Jakarta ini, sekolah swasta gratis ini menjadi solusi atas permasalahan pendidikan karena daya tampung sekolah negeri terbatas.
" Menghadapi kota global sudah saatnya pendidikan disekolah swasta gratis dan telah ada kesepakatan antara DPRD DKI dan Dinas Pendidikan untuk merealisasikan pendidikan gratis mulai tahun 2025," kata Thamtin di Jakarta, Jumat (23/8).
Sekolah swasta gratis ini akan diterapkan mulai tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK.
Namun sekolah swasta gratis ini diperuntukkan bagi sekolah swasta yang saat ini menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.
Saat ini Disdik masih melakukan kajian secara komprehensif untuk mematangkan kebijakan sekolah swasta gratis.
"PKS akan tetap menjadi garda terdepan
untuk membela kepentingan Masyarakat. Alhamdulillah, hari ini Anggota Legislatif dari Fraksi PKS di DPRD Jakarta berhasil mendorong kebijakan untuk sekolah gratis bagi sekolah swasta di Jakarta.
"Tidak ada lagi batasan sekolah Negeri ataupun sekolah Swasta, seluruh warga jakarta berhak untuk mengenyam Dunia Pendidikan di swasta ataupun sekilah negeri.
Untuk menyukseskan sekolah swasta gratis ini, politisi Partai PKS juga mengungkapkan sejumlah rekomendasi, seperti mendorong Pemprov DKI menganggarkan kebijakan ini pada APBD 2025.
Thamrin juga meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis serta meminta Dinas Pendidikan DKI bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis.
"Kami dari PKS dan rekan di komisi E menuntut secepatnya penyusunan perubahan Keputusan Gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis," demikian kata Thamrin. 
Rabu, 3 Juni 2026
