Ganjar Pranowo: Reshuffle Yasonna Laoly Karena Alasan Politik, Bukan Demi Kepentingan Masyarakat

NAWACITAPOST.COM – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengkritik langkah Presiden Joko Widodo dalam melakukan reshuffle terhadap Yasonna Laoly dari posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Ganjar menyebut keputusan ini sepenuhnya bermuatan politik dan tidak didasari oleh kepentingan masyarakat.

"Ini [reshuffle Yasonna] full politik, full politik," tegas Ganjar, dikutip Rabu (21/8/2024).

Menurut Ganjar, Yasonna telah menjabat sebagai Menkumham sejak periode pertama Jokowi, yang dimulai pada 2014. Selama hampir satu dekade, Yasonna dinilai tidak pernah menunjukkan kinerja yang buruk.

Dengan latar belakang tersebut, Ganjar mempertanyakan alasan reshuffle tersebut dilakukan sekarang, menjelang akhir masa jabatan Jokowi. "Hanya menjadi pertanyaan, kenapa reshuffle dilakukan? Kalau atas dasar performa, rasanya hampir 10 tahun Pak Laoly oke. Begitu juga dengan Pak Arifin Tasrif dari ESDM. Kecuali ada masalah yang belum kita ketahui," kata Ganjar.

Baca Juga: Djarot Duga Pencopotan Yasonna Laoly dari Jabatan Menkum HAM Terkait Pengesahan Kepengurusan PDIP

Meski begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini tidak mempermasalahkan pencopotan Yasonna. Bahkan, ia merasa senang Yasonna kini akan fokus menjalankan tugas barunya sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Sebelum reshuffle, Yasonna memang telah berencana mundur secara etis sebelum pelantikannya di parlemen pada Oktober mendatang. "Beliau akan kembali ke parlemen, dan jauh hari sebelumnya Pak Laoly sudah menyampaikan mungkin sekitar bulan September pun secara etis akan mundur karena nanti Oktober akan dilantik," jelas Ganjar.

Ketua DPP PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat, juga menyoroti pencopotan Yasonna. Djarot mempertanyakan apakah reshuffle ini terkait dengan efektivitas kinerja Yasonna atau lebih kepada alasan politik.

Ia menilai langkah reshuffle ini mungkin bertujuan untuk memperkuat posisi politik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. "Reshuffle ini bisa jadi langkah konsolidasi kekuasaan oleh Jokowi, mungkin dalam rangka menempatkan orang-orangnya di pemerintahan berikutnya," ujar Djarot.

Baca Juga: KIM Plus Ketar Ketir, Partai Non Kursi Bisa Majukan Calon Kepala Daerah Usai Putusan MK

Djarot juga mengingatkan bahwa Megawati Soekarnoputri, saat menjabat Presiden RI kelima, tidak pernah melakukan reshuffle menteri di masa-masa akhir jabatannya. Hal itu dilakukan untuk menghindari membebani pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bu Mega tidak pernah membuat kebijakan yang membebani pemerintahan Pak SBY," tambah Djarot.

Sementara itu, kader PDIP Adian Napitupulu menyoroti reshuffle Yasonna dengan mempertanyakan alasan sebenarnya di balik pencopotan tersebut. Ia menyebut Yasonna sudah menjabat selama dua periode sejak 2014 dan mempertanyakan apakah reshuffle ini dilakukan karena ada rencana produk hukum baru yang tidak disetujui oleh Yasonna.

"Apakah ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna? Atau apakah beliau dianggap sebagai penghalang untuk mengeluarkan produk hukum tersebut?" ungkap Adian.