Baca Juga : Turunan Gulo : Tidak Mudah Kepulauan Nias Menjadi Provinsi (Sekarang)
Karena yang menunjuk atau memilih BPPPKN adalah Forpimda. Berarti ada anggaran negara (baca : APBD lima daerah tingkat dua di Kepni) mengalir deras kepada BPPPKN. Berarti kerja BPPPKN dibiayai oleh rakyat Kepni. Petani, nelayan, sopir, pedagang pasar, pedagang kaki lima, serta pegawai harian yang telah membayar pajak kepada pemerintah daerah di Kepni, dengan harapan agar kehidupannya bertambah layak dan sejahtera. Salah satu harapan Petani cs itu tidak muluk-muluk agar Kepni menjadi Provinsi bukan isapan jempol belaka, benar-benar diperjuangkan, dan transparan dalam progress terlebih anggarannya.
Sudah banyak para pakar, dan tokoh Kepni diberbagai wilayah nusantara (baca : Turunan Gulo tokoh peduli Kepni, Duniyus Halawa tokoh Kepni Solo, Sekretaris DPD HIMNI Kalbar, Ary Mendrofa, Salatieli Daeli, tokoh Kepni Lampung, dan masih banyak tokoh Kepni lainnya. Mereka yang disebut di atas itu adanya diluar struktur BPPPKN), tapi punya mata, pikiran, hati peduli yang amat sangat terhadap pembentukan provinsi Kepni, walaupun mungkin saat Kepni menjadi Provinsi (suatu saat) mereka itu tidak berdomisili di Kepni.
Untuk memperjelas pembentukan Kepni, nawacitapost menghubungi Saroziduhu Zebua (SZ)orang dekatnya Christian Zebua yang masuk dalam struktur BPPPKN, terutama sebagai Ketua wilayah Jakarta. Dihuhubungi melalui chat WhatsApp kepada (SZ), jawaban SZ ntar saya kirim, kemudian dihubungi sambungan whatsApp hanya mengatakan “sudah ada jawaban (setuju) pendapat Turunan Gulo dll, itu saja sudah cukup, jangan sayalah, karena saya lagi bawa kendaraan dan di jalan tol, nanti saya (SZ) kirim jawaban melalui chat WhatsApp,” jelas SZ, yang sampai detik ini (6/2/2021) jawaban Chat WA nya yang janjinya mau dikirim tapi sampai saat ini nawacitapost belum menerima.
Sampai berita ini diturunkan, jawaban SZ ntar saya kirim (5 Januari 2020 pukul 20.02) nawacitapost belum mendapat jawaban resmi dari Ketua BPPPKN Jakarta, SZ. Padahal SZ saat duduk sebagai Ketua BPPPKN Jakarta direkomendasikan DPP HIMNI eranya Agustus Gea (2011 -2015), termasuk Sekretaris dan Bendahara BPPPKN Jakarta.
Perlu diketahui saja, untuk pembentukan Kepni menjadi provinsi ada keringat rakyat di Kepni dari berbagai bidang yang belum kering dan jatuh ke tanah, lalu ada tangisan bayi dan anak yang masih disusui ibunya. Harapannya agar ketika Kepni menjadi provinsi rakyat menjadi sejahtera.
Jika rakyat Kepni tahu, belum ada jawaban dari Ketua BPPPKN Jakarta, SZ. Janganlah rakyat berkata SZ abai apalagi sampai menyepelekan, atau ironisnya diganti. Jangan, semuanya ada mekanisme yang berlaku. Serahkan evaluasi BPPPKN kepada Forpimda terpilih.
