Jakarta, NAWACITA – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19, tidak hanya berdampak pada sosio-ekonomi masyarakat, tetapi juga secara langsung pada interaksi sosial yang terkesan kaku. Terutama dalam gerak koordinasi antara anggota dalam lembaga. Hal ini disampaikan oleh Ridwan Daali, Ketua Umum DPP Alpeksi (Asosiasi Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia) dalam diskusi singkat bersama beberapa pengurus di Jakarta. (21/6/2020).

Melihat realitas yang terjadi selama empat bulan terakhir akibat pandemik ini, Ridwan Daali mengatakan bahwa situasi ini harusnya tidak serta merta menjadi halangan bagi siapapun (lembaga atau perorangan) untuk melakukan kegiatan dan membantu pemerintah dalam menuntaskan penanganan C-19 ini.

Alpeksi sendiri sebagai Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia merupakan lembaga Non Pemerintah yang bergerak dibidang Kajian, Bimbingan Tekhnis, Pelatihan dan Pendidikan Non Formal serta Pengembangan Jasa Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia yang berada diseluruh Indonesia.

Baca Juga: Ridwan Daali SE, Nahkodai ALPEKSI Pasca Munas I

Bagi Ridwan Daali, pemberlakuan ‘New Normal’ merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pemulihan situasi yang mencekam dan meredakan ‘trauma’ yang diakibatkan oleh pandemik ini.

“Kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan New Normal, semuanya sudah bisa berlangsung seperti bisa seperti sebelum pandemi ini. Kita mesti tetap berjaga-jaga dengan menerapkan dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Memang harus kita akui bahwa ada stagnansi koordinasi dalam melaksanakan tugas di kelompok atau organisasi. Tetapi kehadiran teknologi dengan segala kecanggihannya sangat membantu untuk mempermudah koordinasi yang dimaksud, seperti kehadiran zoom meeting dll.”, jelas Ridwan yang juga seorang pengusaha ini.

“Intinya, kita sebagai warga negara yang bermartabat berkewajiban untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam rangka pemulihan situasi ekonomi masyarakat dengan menggalakkan pendampingan secara dinamis dan komprehensif. Hal ini mesti dibarengi dengan melakukan sinergisasi atas program pemerintah pusat dan daerah”, kata Ridwan dihadapan para pengurus yang hadir.

Sementara itu, Ihsan Rauf Praja, SH. (Sekjend DPP ALPEKSI) yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa tantangan bersama yang sangat jelas menjadi musuh bersama adalah mencuatnya pelbagai isu-isu negatif yang mengaburkan persepsi masyarakat. Isu politisasi dalam penanganan C19 sangat nyata. Kabar hoax yang berseliweran tentang kehadiran PKI, dengung penolakan terhadap HIP, tumbangnya perekonomian bangsa, kehadiran TKA China dll. Semua isu ini semakin gencar berhembus dalam situasi bangsa yang sedang bergelut dengan bencana yang ada.

“Menyikapi semua isu yang berpotensi memecah-belah masyarakat ini, kita mesti tetap aware dan kritis. Jangan karena persoalan perasaan subyektif karena ketidaksenangan dengan pemerintah, banyak oknum mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tugas kita sebagai generasi muda bangsa yang concern pada keterlibatan pembangunan melalui peningkatan SDM, harus siap menjadi garda terdepan dalam menangkal hal tersebut dengan memberikan statement yang mencerdaskan dan menularkan pengetahuan yang benar”, tegas Advokat ini.

Baca Juga: Webinar PGK tentang C-19, Catatan Aktivis untuk Kebangsaan

Menurut Ihsan, ada peluang yang akan terjadi jika pemerintah tidak tegas dalam hal ini. Masyarakat akan terpolarisasi dalam kubu-kubu yang pro-kontra yang pada akhirnya akan menimbulkan chaos. Bagi Ihsan, pemberlakuan PSBB dan New Normal mesti dikaji terus menerus, terutama terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat kecil. “Masyarakat harus tetap bisa makan untuk bisa bertahan hidup”, jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Cak Imen (DPP Alpeksi Direktorat Lembaga dan hubungan) yang melihat penetapan situasi New Normal di beberapa daerah disambut baik oleh pelaku UMKM dalam konteks mikro, maupun makro. Menurut Cak Imen, disinilah peran penting pemerintah dalam membuat terobosan jitu dengan mengefektifkan penyaluran suntikan dana berupa soft loan dengan skema bergulir kepada pelaku usaha. "Kita kembalikan lagi marwah koperasi guna menunjang bangkitnya ekonomi di Indonesia. Peran lembaga seperti lembaga Alpeksi diharapkan menjadi motor penggerak roda ekonomi mikro. Terutama dalam melakukan pendampingan, memotivasi dan memberikan terobosan pasar bagi prodak mikro di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Bernard Ndruru seorang aktivis muda, anggota ALPEKSI sekaligus sebagai Wakil Ketua DPD TMP Sumut yang berkesempatan hadir dalam diskusi terbatas tersebut melihat bahwa, sejauh ini pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat dalam menyikapi situasi yang ada. Bernard juga mengingatkan para aktivis dan kaum muda bangsa untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan masalah. “Generasi muda harus mampu menjadi agent of change dan voice of voiceless” yang menginspirasi dalam sikap dan tindakan. (adm)