KH Said Agil Siraid memimpin para ulama dalam mengeluarkan petisi yang diprakarsai oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam

NAWACITAPOST.COM - Dalam sebuah langkah yang menandai kepedulian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, KH Said Agil Siraid memimpin para ulama dalam mengeluarkan petisi yang diprakarsai oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Petisi Ulama untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial, menegaskan pentingnya tegaknya nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia, sebuah negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

Dalam petisi tersebut, dinyatakan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban untuk berkomitmen terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan sosial.

Baca Juga: MAKI Jatim tunggu Pengembangan Kasus Korupsi Dana Hibah Sahat Tua Simanjuntak

Hal ini mencakup penghormatan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Islam dipandang sebagai sumber nilai-nilai keadilan, yang memerintahkan umatnya untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan," ujar KH Said Aqil Sirait dalam video yang dikutip Nawacitapost dari akun TikTok Waffaq5.

Dalam konteks demokrasi, Said Aqil mengatakan Islam mendorong prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, menolak segala bentuk kesewenang-wenangan, otoritarianisme, dan sikap egois.

Baca Juga: Ini Dukungan Pj Gubernur Al Muktabar Terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Banten

Petisi tersebut juga menyoroti pentingnya kritik konstruktif terhadap pemerintah dan penyelenggara negara, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan agama.

Kritik tersebut, sebagaimana dijelaskan, haruslah dilakukan dengan tata krama yang santun dan profesional.

Dengan adanya ketimpangan dalam tatanan demokrasi belakangan ini, serta meningkatnya praktek oligarki dan pelanggaran terhadap konstitusi dan perundang-undangan.

"Petisi ini merupakan panggilan untuk memperjuangkan tata kelola yang lebih adil dan transparan dalam negara" tegasnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Hadiri Peringatan Tenggelamnya Kapal HMAS Perth I dan USS Houston (CA-30)

Hal ini juga mencakup penyelesaian konflik agraria dan memastikan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2024.