PPP Tetap Dukung Wacana Hak Angket untuk Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

NAWACITAPOST.COM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi Indonesia.

Dalam sebuah acara di Kompas TV pada Rabu (28/2/2024), Rommy, panggilan akrabnya, menyatakan bahwa PPP tetap mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meskipun demikian, Rommy menegaskan bahwa dukungan terhadap hak angket bukanlah untuk mengubah hasil Pilpres atau Pemilu 2024. Menurutnya, yang terpenting adalah mengungkap segala bentuk kecurangan demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

"Apakah itu (hak angket) mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap," ungkap Rommy.

Baca Juga: Daftar Menu Varian dalam Simulasi Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak

Rommy juga menyoroti praktik kecurangan yang muncul menjelang pemungutan suara, terutama dalam hal politik uang melalui bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi. Menurutnya, hal ini dapat merugikan calon anggota legislatif yang tidak terlibat dalam praktik tersebut.

"Pemilu kita menjadi pemilu paling brutal. Dan dalam semalam, demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar yang tertinggi di dunia dan demokrasi berbayar terbesar di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan angket," tegasnya.

Rommy menekankan bahwa hak angket diperlukan untuk meluruskan praktik-praktik politik yang tidak sehat demi menjaga kualitas demokrasi. Namun, ia menolak narasi bahwa hak angket hanya merupakan suara dari pihak yang kalah dalam Pemilu 2024.

"Hak angket tegas diambil untuk meluruskan kembali demokrasi Indonesia yang bakal berhadapan dengan pesta demokrasi selanjutnya, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024," tambahnya.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Lanjutkan Program Rice Cooker Gratis

Meski PPP diisukan tidak akan mendukung wacana hak angket, Rommy menegaskan bahwa partainya tetap konsisten dalam mendukung transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi.

Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung PPP dalam Pilpres 2024, juga turut mendesak DPR untuk bertindak dalam mengungkap dugaan kecurangan. Menurutnya, DPR harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya.

Dengan demikian, sikap tegas dari PPP dan tokoh-tokohnya menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan kualitas demokrasi yang harus dijaga di Indonesia melalui langkah-langkah konkret seperti hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.