NAWACITAPOST.COM - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara mengikuti rangkaian kegiatan *The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang diselenggarakan pada 14–17 April 2026 di Bali International Convention Center, Nusa Dua.
Kegiatan ini merupakan forum internasional yang dihadiri oleh lebih dari 400 peserta dari 44 negara, terdiri dari praktisi, pengajar, serta pembuat kebijakan di bidang pemasyarakatan.
Mengusung tema “Getting Smart on Justice: Healing Hearts, and Safer Societies”, WCPP 2026 menjadi wadah strategi untuk memperkuat kolaborasi global serta pertukaran praktik terbaik dalam sistem probation, parole, dan pembimbingan kemasyarakatan berbasis komunitas.
Baca Juga: GEGER! Jusuf Kalla Buka Kartu: Bongkar Masa Lalu Jokowi hingga Tudingan Skenario Ijazah
Dalam rangkaian kegiatan, Kakanwil Ditjenpas Sumut mengikuti Opening Ceremony, Day 1 Session, Day 2 Session, hingga Closing Ceremony yang berlangsung pada Kamis (16/04/2026).
Berbagai sesi diskusi membahas isu-isu strategi, antara lain penguatan sistem pemasyarakatan modern, pendekatan keadilan restoratif, serta strategi reintegrasi sosial yang berkelanjutan.
Kegiatan penutupan WCPP 2026 ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai simbol berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, serta penyerahan simbol kunci kepada perwakilan negara tuan rumah berikutnya.
Baca Juga: Produkif CSR PT ANS, Dorong Kemandirian Ekonomi MAIC Sebagai Pusat Kesejahteraan Umat
Momentum ini mencerminkan komitmen global dalam pengembangan sistem masyarakat yang lebih adaptif dan humanis.
Kakanwil Ditjenpas Sumut menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum internasional ini memberikan nilai strategi dalam penguatan kapasitas kelembagaan serta kebijakan pengembangan Pemasyarakatan di tingkat wilayah.
“Keikutsertaan dalam WCPP 2026 memberikan wawasan komprehensif terkait praktik terbaik pemasyarakatan di berbagai negara. Hal ini menjadi referensi penting dalam mendorong implementasi sistem pemasyarakatan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada keadilan restoratif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum untuk memperkuat jejaring kerja sama internasional serta meningkatkan kualitas pelatihan di Indonesia.
“Kami melihat bahwa paradigma pemasyarakatan global saat ini semakin menekankan pada pendekatan humanis dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, hasil dari forum ini akan menjadi bahan penguatan dalam pelaksanaan tugas masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Utara,” tambahnya.
